CIPEDES, (KAPOL).- Petahana Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman membantah kalau harta kekayaan dia meningkat tajam saat Pilkada 2017 dari Pilkada 2012.
Menurutnya, harta resmi sebelum Pilkada 2012 yang diverifikasi KPK sebesar Rp 24,3 miliar bukan Rp 15,1 miliar.
“Data 2012 itu belum seluruhnya karena waktu melaporkan sebatas sepengetahuan saya yang ditulis lewat tulis tangan. Versi saya kala itu memang 15,1 miliaran. Tapi setelah diverifikasi KPK jadi 24,3 miliar. Jadi bukan naik, tapi turun,” kata Budi, Minggu (13/11/2016).
Saat pengisian LHKPN waktu Pilkada 2012, Budi mengaku belum paham. Ia menulis aset dengan mengalkulasi nilai aset atas sepengetahuan dia. Namun ketika diverifikasi KPK yang mungkin dengan harga standar KPK menjadi Rp 24,3 miliar dan ketika tempo lalu diserahkan kembali untuk Pilkada 2017, ternyata turun menjadi Rp 21,9 miliar.
“Jadi justru turun 2,4 miliar bukan naik 6,8 miliar. Itu data yang 2012 sebelum diverifikasi KPK. Kan verifikasi itu lama. Maka ini saya kasihkan buktinya yang keluar di 2014,” ujarnya.
Data yang diperoleh “KP” tentang LHKPN Budi Budiman yang dilaporkan pada 19 Maret 2012, jumlah harta tidak bergerak Budi saat menjadi Calon Wali Kota Tasikmalaya 2012-2017 sebesar Rp 21,5 miliar. Harta bergerak Rp 1,01 miliar, Giro dan setara kas Rp 2,1 miliar dan piutang Rp 600 juta dan utang Rp 929 juta.
Jadi total kekayaan Budi Budiman saat 2012 yang diverifikasi KPK sampai 2014 mencapai Rp 24,3 miliar. (Jani Noor)
Data KPK LHKPN Budi Tahun 2012
