TASIKMALAYA, (KAPOL).- Di momen Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 kemarin, Presiden Joko Widodo mengundang para pegiat literasi dari seluruh Indonesia ke Istana Negara. Mereka dijamu makan siang sembari ngobrol langsung dengan orang nomor satu di Indonesia itu.
Total ada 38 pegiat literasi dari seluruh Indonesia yang diundang Jokowi ke Istana. Mereka yang diundang yakni tokoh-tokoh yang sudah lama bergerak menghidupkan budaya literasi di perkampungan. Menariknya, 2 dari 38 pegiat literasi yang diundang itu berasal dari Priangan Timur.
Salah satu dari pegiat literasi yang diundang oleh Presiden ke Istana Negara adalah Pendiri Komunitas Ngejah sekaligus Ketua Forum TMB Jawa Barat, Nero Taopik Abdillah. Termasuk pendiri Percisa Kids Kota Tasikmalaya, Vudu Abdul Rohman.
Ditemui sepulang dari Istana negara, Nero menuturkan momen tersebut jadi kebanggan tersendiri bagi ia dan pegiat literasi lainnya. Pada momen itu, kata Nero, ada delapan pesan dari para pegiat literasi yang disampaikan langsung ke orang nomor satu di Republik ini.
Pertama, kata Nero, minat baca masyarakat Indonesia yang masih rendah bermuara pada ketersediaan dan akses buku yang masih menjadi kendala. Untuk itu, kata Nero, ada harapan agar pemerintah mengoptimalkan ketersediaan dan akses buku yang merata sampai ke desa-desa dan daerah terpencil.
“Ke dua, gerakan Literasi hendaknya menjadi gerakan nasional. Untuk itu, kami mendorong Presiden untuk mengeluarkan sebuah Instruksi Presiden (Inpres) terkait literasi agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah/aparat desa, berperan serta aktif dalam mendukung dan mengembangkan gerakan literasi serta bersinergi dengan para pengelola TBM dan pegiat literasi di setiap daerah,” beber Nero.
Selanjutnya, kata Nero, para pegiat literasi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi khusus yang memungkinkan agar harga buku bisa menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Seperti penghapusan pajak untuk komponen-komponen yang terkait dengan buku serta regulasi khusus untuk biaya pengiriman buku hingga ke daerah-daerah. Juga upaya untuk mendirikan toko-toko buku kecil di daerah-daerah.
“Poin selanjutnya Pemerintah mendorong penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan penumbuhan budi pekerti dan nilai-nilai integritas oleh berbagai pihak, termasuk penerbit, agar Indonesia bisa menciptakan generasi muda yang kelak dapat menjadi pemimpin yang tangguh dan berkarakter, terbebas dari korupsi dan penyakit-penyakit sosial lainnya,” terang Nero.
Poin ke lima, kata Nero, mengoptimalkan layanan perpustakaan dan pusat layanan pengetahuan masyarakat di ruang-ruang publik dan fasilitas umum, agar memudahkan warga negara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang bisa meningkatkan kecakapan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat.
“Poin berikutnya, kami juga mendorong BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta mengalokasikan dana CSR untuk pengembangan konten program literasi dan pengadaan buku bagi Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Sekolah di tanah air,” kata Nero.
Selanjutnya, kata Nero, mendorong perusahaan penerbitan memberikan donasi buku kepada TBM serta komunitas literasi dan menjadikan donasi buku dari penerbit ini sebagai faktor pengurangan pajak perusahaan penerbit.
“Terakhir, Presiden memberikan penghargaan/apresiasi kepada pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus berupaya dalam mengembangkan gerakan literasi di daerahnya secara berkelanjutan,” kata Nero.
Presiden sendiri, kata Nero, merespon positif delapan poin literasi yang disampaikan itu. Bahkan, kata Nero, Presiden langsung mengintruksikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan donasi buku sekitar sepuluh ribu buku ke masing-masing pegiat literasi. (Imam Mudofar)
