​Kecewa DAU-DAK Dipangkas, Uu Layangkan Surat ke Kemenkeu RI

LINIMASA11 views

SINGAPARNA, (KAPOL).-

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan DAK (Dana Alokasi Khusus). DAK Fisik tahun anggaran 2016 secara mandiri akan dikurangi sebesar sepuluh persen. Tidak berhenti di situ. Kemenkeu juga menahan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk 169 wilayah. Termasuk Kabupaten Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Kebijakan mengurangi DAK dan menahan DAU dianggap Uu akan menghambat segala rencana program yang sudah dicanangkan di daerah. Termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

“Saya merasa kecewa dan keberatan. Karena anggaran itu sudah dibahas dengan DPRD. Sekarang tinggal realisasinya saja,” kata Uu, Kamis (25/8/2016).

Terlebih, kata Uu, penahanan DAU oleh Kemenkeu akan berdampak pada anggaran belanja pegawai. Termasuk sertifikasi guru yang harus diberikan setiap bulan. Padahal, kata Uu, anggaran tersebut sudah masuk dalam kategori anggaran pokok.

“Tentu kami akan kesulitan melakukan realisasinya. Harus seperti apa coba?” kata Uu.

Kebijakan semacam itu, lanjut Uu, dinilai akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya telah banyak janji pembangunan yang sudah disampaikan ke masyarakat yang akan segera direalisasikan. Semisal, kata Uu, membangun jalan, jembatan dan rencana pembangunan lainnya.

“Kalau ini tidak bisa kami realisasikan karena anggarannya tidak ada, nanti kami (Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, red) dianggap ingkar janji dan bohong,” kata Uu.

Uu menambahkan pihaknya sudah melayangkan surat ke Kemenkeu RI. Isi dari surat itu ikhwal keberatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas kebijakan pemotongan DAK dan penahanan DAU.

“Surat sudah kami layangkan. Diantarkan langsung oleh Plt Kepala DPPKAD dan Sekertaris DPPKAD kemarin (Rabu, 24/8/2016, red),” kata Uu.

Dengan dilayangkannya surat keberatan itu, lanjut Uu, diharapkan Kemenkeu bisa meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan pemerintah daerah itu.

“Sukur-sukur kebijakan itu tidak jadi direalisasikan,” kata Uu. (Imam Mudofar)