TASIKMALAYA, (KAPOL).- Komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal program pengentasan kemiskinan dipertanyakan. Pasalnya dengan anggaran yang cukup besar, angka kemiskinam di Kabupaten Tasikmalaya masih relatif tinggi.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih berada di titik 11,6%. Jika dibandingkan dengan kota kabupaten lain di Jawa Barat, kata Nana, angka itu masih relatif tinggi.
“Kota Kabupaten lain angkanya sudah ada yang dibawah 10%. Itu artinya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya ini belum optimal,” kata Nana saat menghadiri rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Gedung Pendopo Lama, Selasa (20/12/2016).
Nana pun menyayangkan hal tersebut. Padahal, kata Nana, anggaran yang digelontorkan cukup besar. Nana yang hadir pada agenda rapat tersebut nampak kesal dan beberapa kali meneriaki paparan yang disampaikan Sekda serta Kepala Bapeda.
Karena menurutnya, semua program yang dipaparkan tersebut nyaris tidak memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan ataupun daya beli masyarakat.
“Program-program yang dipaparkan sama sekali tidak ada dampaknya bagi masyarakat. Percuma anggaran sangat besar juga, tapi tidak ada bukti dan hasilnya. Daya beli masyarakat masih rendah dan angka kemiskinan masih tinggi,” ujar Nana.
Terpisah, Kepala Bapeda Kabupaten Tasikmalaya, Yusep Yustisiawandana menjelaskan pada tahun 2016 alokasi anggaran untuk kemiskinan sebesar Rp322,16 miliar. Anggaran itu dialokasikan di 12 SKPD.
Diantaranya di Dinas Sosial Rp83,92 miliar, Dinas Pendidikan Rp32,57 Miliar, Dinas Kesehatan Rp20,55 Miliar, BPMKB Rp7,34 miliar, Bidang Perekonomian Rp39,91 miliar, Dinas Pertanian Rp85 Miliar, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Rp27,24 miliar, Dinas Kehutanan Rp5,12 miliar, Ketahanan Pangan Rp2,7 miliar, Diskoperindag Rp2,45 miliar, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rp15 Miliar, dan di Dinas Pertambangan Rp2,28 Miliar.
“Masyarakat yang dilakukan verifikasi di UPCPK sendiri pada tahun 2016 sebanyak 3.928 jiwa yang kemudian mendapatkan bantuan, baik pendidikan ataupun kesehatan. Hanya memang kami akui sulit untuk menurunkan angka kemiskinan ini, harus ada kerjasama dengan semua pihak,” ujar Yosef. (Imam Mudofar)
