SINGAPARNA, (KAPOL).-
Rencana pembubaran UPCPK (Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan) yang dilontarkan Bupati Tasikmalaya terus menuai protes dan ragam tanggapan. Tak terkecuali dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Nana Magadir melontarkan kritik pedas atas rencana pembubaran UPCPK itu. Nana mengatakan keinginan membubarkan UPCPK dan menggantinya dengan pelayanan kesehatan kelas 3 sebagai sebuah lelucon politik.
“Jangan hanya berpikir tentang keuntungan politiknya saja. Hal lainnya juga harus dipikirkan. Aggarannya ada atau tidak? Fasilitasnya bagaimana? Untuk Jamkesda saja kita masih nunggak belasan miliar,” kata Nana.
Selama ini, lanjut Nana, keberadaan UPCPK dinilai sangat membantu. Verifikasi yang dilakukan juga dinilai tepat sasaran. Mereka yang betul-betul miskin dan membutuhkan pelayaban kesehatan bisa dengan cepat mendapatkan Jamkesda.
Tidaak sedikit, kata Nana, rekan-rekan KNPI di kecamatan-kecamatan yang sering mengawal masyarakat miskin di UPCPK. Semuanya berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Jangan hanya karena konstituen politik tidak lolos verifikasi masyarakat miskin penerima Jamkesda oleh UPCPK lalu kemudian UPCPK dibubarkan. Tidak elok lah kalau urusan kemanusiaan disangkut pautkan dengan politik,” kata Nana.
Rencananya, kata Nana, KNPI akan menggelar audiensi dengan Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum. KNPI akan mempertanyakan dasar rencana Bupati Tasikmalaya membubarkan UPCPK.
“Waktu audiensinya pastinya masih dibahas di internal. Insya Alloh minggu depan,” kata Nana. (Imam Mudofar)
