PARIGI, (KAPOL).-Setidaknya ada 8.316 warga yang mendapatkan Bantuan Program Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Pengambilan dan pencairan bantuan PKH dilakukan melalui outlet-outlet yang sudah disediakan oleh pihak perbangkan.
Seperti yang terlihat di halaman kantor Bank BRI Unit Kecamatan Parigi, ratusan warga tengah mengantri untuk melakukan pencairan bantuan PKH tersebut. Pertama bantuan diserahkan oleh Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari secara simbolis kepada penerima PKH.
Wakil Bupati Pangandaran, Adang Hadari mengatakan, pemberian bantuan PKH ini dalam bentuk buku tabungan, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka bantuan langsung ditranfer melalui rekening masing-masing.
“Baik Tabungan dan kartu ATM serta cara-caranya juga akan diberikan pada hari ini,” ucap Adang usai membuka pelaksanaan pemberian bantuan PKH, Rabu (2/8/2017).
Untuk memudahkan pengambilan bantuan, lanjut Adang pihak perbankan sudah menyediakan dua tempat pengambilan atau pencairan bantuan di tiap-tiap desa.
“Jadi tidak terlalu jauh. Kadang kalau bantuan diberikan secara tunai, dikhawatirkan akan hilang saat perjalanan atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau lewat tabungan kan aman,” ujarnya.
Menurut Adang, bantuan diberikan kepada warga miskin sebagai penerimaan PKH sebanyak 8.316 orang sebesar Rp 1.890.000/orang, diberikan secara bertahap.
“Pemberian PKH diberikan sebanyak empat tahap dalam satu tahun oleh pemerintah pusat. Untuk tahap pertama sampai ketiga sebesar Rp 500 ribu dan tahap ke empatnya Rp 390 ribu,” paparnya.
Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran, lanjut Adang sebesar 8 persen dari jumlah penduduk sebanyak 422.586 orang.
“Tapi kalau hitungan PKH justru ada 9 persen yang tepat sasaran karena itu nasional,” ucapnya.
Selain bantuan PKH, kata Adang, untuk mengurangi beban warga miskin di Pangandaran, pemerintah daerah pun sudah memberikan bantuan berupa beras sejahtera, pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
“Kalau untuk menghilang kemiskinan itu sulit, tapi kita upayakan untuk meminimalisir atau memutuskan mata rantai angka kemiskinan melalui program-program pemerintah untuk membantu warga miskin,” ungkapnya.
Bahkan melalui program Pangandaran Hebat, menurut Adang, sudah ada perubahan, ada kenaikan hampir 30 persen untuk melanjutkan pendidikan mulai dari SD ke SMP lalu ke SMA.
Dalam sambutannya, Adang pun mewanti-wanti kepada pihak pemerintah desa dan kecamatan agar memberikan data yang akurat dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan.
“Karena kalau pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran akan dikenakan sangsi. Bae kepala desa ge mun salah rek dibere sangsi,” tegasnya. (Agus Kusnadi)***
