DARMARAJA, (KAPOL).- Meski belum terdata dengan valid, angka kemiskinan di Sumedang dinilai meningkat. Indikator yang terlihat adalah terancamnya rawan pangan bagi warga eks genangan yang kini menempati sejumlah pemukiman baru.
Warga eks genangan kehilangan sumber pendapatan. Jumlah pengangguran tinggi karena belum bisa beralih profesi secara keseluruhan. Sedangkan sawah, kebun sebagai aset sumber pendapatan mereka kini tidak lagi dimiliki.
Sekretaris Komisi C yang sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Sumedang, Dadang Romansyah menyebutkan gembaran ekonomi makro Sumedang menunjukan adanya peningkatan kemisikinan dan peningkatan jumlah pengangguran.
“Yang jelas nyata bagaimana kondisi eks warga genangan belum bisa bangkit secara ekonomi. Ini indikator yang terlihat. Jadi betul secara makro kemiskinan itu meningkat di Sumedang,” ujar Dadang Selasa ( 7/3/2017).
Ia menyoroti, sejauh ini Pemkab Sumedang memang belum berusaha maksimal meningkatkan ekonomi warga eks genangan. Sehingga kerawanan pangan warga eks genangan tidak bisa dielakan.
Dengan demikian, tambah dia, sudah seharusnya semua elemen mulai dari Pemkab, SKPD sampai kepala desa duduk bersama. Sebab, bagaimanapun harus membuat warga eks genangan berdaya untuk bisa mencukupi kebutuhannya.
“Kita akan kembali menggagas untuk menuntaskan permasalahan kemsikinan, khususnya yang saat ini dialami OTD. Kalau berlarut akan membuat persoalan baru,” katanya.
Ia juga mengatakan, sebenarnya persoalan warga eks genangan tidak hanya urusan Pemkab Sumedang, tapi juga tanggung jawab Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.
Warga eks genangan yang kini bermukim di sejumlah lahan relokasi seperti di blok Hakulah, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, blok Cipondoh, Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggl, blok Ciboboko dan blok Panyiriban Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede menjadi indikator yang kasat mata adanya peningkatan kemiskinan di Sumedang.
Kurang lebih 1000 KK warga eks genangan kini sulit beralih profesi sehingga belum mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang maksimal.
Kades Pakualam, Kecamatan Darmaraja menyatakan sekitar 400 KK warganya kini harus kerja serabutan.
“Kalau memang dibilang rawan pangan ya mungkin karena warga memang kesulitan ekonomi,” katanya beberapa waktu silam. (Nanang Sutisna)***