SUMEDANG, (KAPOL).- Realisasi usulan hibah lahan milik Provinsi Jawa Barat untuk Pusat Pemerintahan (Puspem) Kec. Jatinangor, akan memakan waktu yang lama.
Pemkab Sumedang sudah memfasilitasi hal itu ke bagian aset Pemprov Jabar, dengan harapan dilakukan hibah dari gubernur ke bupati.
Disampaikan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Sumedang, Asep Uus Rustandi kepada Kabar Priangan Online (KAPOL), Kamis (23/11/2017).
“Usulan hibah tanah tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun kebelakang,” katanya.
Benar, kata dia, realisasi usulan hibah lahan itu cukup lama. Contohnya, soal hibah lahan untuk rumah sakit tanpa kelas di Tanjungsari yang prosesnya mencapai lebih dari lima tahun.
Terkait Puspem, kata dia, Pemkab Sumedang sudah dua kali ke Kemendagri yang juga memohon anggaran untuk pembangunan Puspem itu.
“Jika tanahnya semisal sudah dihibahkan ke Pemkab Sumedang, tapi sangat tak mungkin biaya pembangunannya dari APBD Sumedang,” ucapnya.
Kemudian, Pemda harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya ketika hibah turun.
Seperti, mesti ada DED, kajian teknis dan dilakukan studi kelayakan.
Cukup lama prosesnya, kata dia, membutuhkan waktu atau tak mudah.
Kendati demikian, dirinya terus berjuang dengan harapan segera terealisasi.
Dikatakan, program Puspem Jatinangor yang juga wacana pembangunan kantor kecamatan itu tak hanya untuk kantor Kec. Jatinangor saja.
“Ada beberapa kecamatan yang kantornya akan pindah lokasi dan itu dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya Kec.Tomo, Ujungjaya, Cimanggung, Paseh, Cisarua termasuk Jatinangor,” ujarnya. (Azis Abdullah)***
