BUNGURSARI, (KAPOL),-Guna menyelaraskan data masalah kesejahteraan sosial di lapangan, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan verifikasi serta validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang selama ini menjadi basis data pemerintah dalam menentukan pemberian program bantuan kepada masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, saat menghadiri kegiatan penandatanganan hasil verifikasi dan Validasi Basis data Terpadu (BDT) Lingkup Dinas Sosial bertempat di Aula Gedung Balekota Tasikmalaya, Senin (25//2/2019).
Budi mengatakan, data-data yang ditandatangani merupakan data-data dari hasil validasi melalui kegiatan msyawarah kelurahan (muskel) ditahun 2018 yang akan dijadikan basis data pemerintah dalam rangka percepatan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang intinya dalam rangka mensejahtrakan masyarakat.
“Saat ini banyak program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras Rastra, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bahkan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) termasuk bantuan lainnya. Banyaknya program tersebut dikhawatirkan tidak tepat sasaran apabila BDT tidak terverifikasi dan tervalidasi ulang,” katanya.
Terlebih ujar Budi, BDT yang selama ini digunakan oleh pemerintah masih BDT hasil dari pemutakhiran pada tahun 2015 lalu.Sehingga dengan data base hasil muskel ini harus dijadikan acuan dalam kegiatan-kegiatan program yang menjadi ukuran target pencapaian program OPD.“Jadi nanti puguh. Mana yang perlu dibantu, mana yang tidak perlu dibantu, dan mana yang tidak lagi membutuhkan bantuan. seperti program RTLH, melalui teknologi kan sekarang bisa terlihat pisiknya, mana yang wajar mendapatkan bantuan RTLH dan mana yang tidak” ujar Budi.
Yang jelas ujar Budi, data base hasil ferivikasi dan validasi data berdasarkan muskel 2018 itu harus menjadi pegangan bagi seluruh OPD pada saat kegiatan program. “Saya minta seperti itu, jangan ada lagi kesenjangan di masyarakat, semua program harus sampai sasaran sebagai upaya terus menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang alhamdulillah kini angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya telah turun diangka 12,71 persen,” tutur Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi, menegaskan, ferivikasi dan Validasi BDT cenderung dalam upaya mengangkat orang-orang secara global mulai dari masyarakat yang betul-betup pakir miskin hingga masyarakat rentan miskin.
Menurut Nana, berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih diangka 14 persen. Namun itu masih merupakan data makro yang tidak berdasarkan buy-name buy-adres. Sehingga oleh Dinas sosial, jumlah angka tersebut ditelusuri lagi sampai sejauh mana kebenaran angka tersebut sesuai jumlah penduduk yaitu melalui verifikasi dan validasi BDT.
“Kalau di Kota Tasikmalaya ini jumlah penduduknya 70.000 misalnya, kali 14 persen hasilnya kan kurang lebih 91.000 masayarakat Kota Tasikmalaya miskin. Sementara itu dari hasil usulsn RT/RW, kita baru mendapatkan 39 ribu lebih data masyarakat yang betul-betul miskin di Kota Tasikmalaya,” katanya.
Sedangkan hasil dari verifikasi dan Validasi DBT ujar Nana, dari BDT awal, asalnya jumlah warga miskin di Kota Tasikmalaya 73.195 keluarga, 271.546 jiwa, setelah dilakukan verivali jumlahnya menjadi 75.071 keluarga dan 277.748 jiwa atau terjadi kenaikan sekitar 5 pesen.
“Jadi kalau kata BPS tadi angka kemiskinan diangka 14 persen itu menurut angka nasional, nah dari hasil ferivali dikita paling dikisaran antara 12 hingga 13 persen,” kata Nana menambahkan. (Asep MS).***
