TASIKMALAYA, (KAPOL).-Kasus hukum yang menjerat Wali Kota Tasik, H. Budi Budiman terus menuai keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat. Di media sosial, masyarakat dan para pendukung kepemimpinan Budi Budiman mengalir cukup deras.
Salah satu tim pemenangan Budi Budiman di Pilkada Kota Tasikmalaya H. Agus Winarno, SH mengapresiasi dukungan moril yang begitu luas itu. Hal itu menunjukan jika kepemimpinan Budi Budiman selama ini benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami haturkan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberi dukungan. Saya juga ingin mengajak semua pihak baik itu masyarakat, elit politik maupun netizen untuk stop menghujat Pak Wali atas musibah ini. Jangan mudah beropini negatif tanpa kita tahu duduk perkara yang sebenarnya,” kata Agus, Senin (29/4/2019) saat dimintai komentarnya.
Dia mengatakan, jangan sampai satu kesalahan yang dilakukan Budi membuat mata kita tertutup atas selaksa keberhasilan dan pengorbanannya bagi masyarakat Kota Tasik.
Dia menegaskan, Budi menjadi tersangka KPK bukan karena melakukan korupsi atau memakan uang rakyat. Justru dirinya “terpeleset” saat hendak berusaha untuk mendapatkan program atau proyek pembangunan bagi Kota Tasik.
“Pak Budi itu korban permainan elit politik di tingkat pusat serta menjadi korban dari mekanisme politik anggaran yang penuh intrik. Jadi sekali lagi Pak Budi itu tidak memakan uang rakyat, tidak menyelewengkan uang negara,” kata Agus.
Namun demikian Agus mengaku pihaknya berusaha untuk senantiasa menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.
“Proses hukum yang tengah dilakukan KPK kita hormati. Mengenai materi perkara dan langkah hukum selanjutnya, kita serahkan ke kuasa hukum. Sebagai masyarakat kami hanya berharap prinsip-prinsip keadilan tetap tegak di negara ini. Kemudian yang tak kalah penting mari kita doakan semoga Pak Budi dan keluarganya diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Di samping itu Agus juga meminta agar roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan. “Hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang didasari akibat dari masalah ini, hendaknya diselesaikan dengan mengacu kepada aturan serta etika pemerintahan. Mari kita kedepankan kedewasaan dalam berpolitik maupun pemerintahan. Jangan sampai muncul istilah aji mumpung,” katanya. (Irman S)***
