GARUT, (KAPOL).- Untuk penataan kawasan objek wisata Situ Bagendit, Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Namun hal itu disebutkan Bupati Garut, Rudy Gunawan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan di Bagendit.
“Gubernur Jabar menjanjikan akan melakukan penataan Situ Bagendit dengan anggaran Rp 30 miliar saat ada kunjungan Pak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Namun dana sebesar itu ternyata tidak termasuk dengan anggaran normalisasi airnya,” komentar Rudy saat ditemui seusai menghadiri kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) Penataan Situ Bagendit di Hotel Santika, Kecamatan Tarogong Kaler, Rabu (20/2/2019).
Menurutnya, penataan hanya akan terfokus pada pembangunan infrastrukturnya saja.
Sedangkan yang lebih penting dilakukan di Bagendit saat ini lebih ke normalisasi air yang selama ini menjadi permasalahan paling krusial.
Dengan alasan itulah Rudy menilai program penataan yang akan dilakukan Pemprov Jabar terhadap Situ Bagendit tidak akan mampu memnyelesaikan permasalahan yang sebenarnya.
Ketika musim kemarua tiba, maka Situ Bagendit kembali akan kekeringan tak ubahnya seperti lapangan bola.
Penataan di Situ Bagendit diakui Rudy memang harus dilakukan yang tentunya membutuhkan dana yang cukup besar bahkan hingga ratusan miliar.
Namun tentunya agar anggaran yang diturunkan lebih terasa manfaatnya, alangkah lebih baik lagi jika yang menjadi perhatian terlebih dahulu adalah penanganan masalah yang lebih krusial yakni normalisasi air.
Diakui Rudy, pihaknya cukup memahami keinginan Pemprov untuk menjadikan Situ Bagendit sebagai objek wisata unggulan di Jawa Barat.
Namun apa artinya infrastrur yang mentereng apabila kondisi air di Situ bagendit sendiri menjadi kering.
“Masalah air di Situ bagendit tentunya harus jadi yang utama, meskipun pembangunan infrastrukturpun memang perlu. Saya rasa terlebih dahulu harus dilakukan normalisasi air, salah satunya dengan dilaksanakan pengerukan,” katanya.
Selama ini, tambah Rudy, air Situ bagendit berasal dari Sungai Cibuyutan dan Ciojar yang kondisinya tidak terlalu baik.
Ketika musim kemarau, air dari kedua sungai tersebut tak sampai ke situ sehingga situnya menjadi kering.
Hal ini diperparah dengan keberadaan bendungan Copong yang hingga saat ini masih belum berfungsi.
Rudy menjelaskan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk penataan Situ Bagendit itu seluruhnya berasal dari provinsi.
Demikian pula pengelolaan termasuk detail engineering design (DED) Situ Bagendit yang sepenuhnya juga berada di ranah pemprov.
Hingga saat ini, tambahnya, pihaknya juga belum mengetahui buat apa saja anggaran sebesar Rp 30 miliar tersebut.
Apa saja yang akan dibangun di Bagendit dengan anggaran tersebut juga masih belum diketahuinya.
Kekecewaan Rudy tak hanya nampak dari penataan di Situ Bagendit.
Sebelumnya saat rapat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ia juga mengungkapkan rasa frustasinya.
Pasalnya sejumlah janji yang disampaikan Gubernur tak terealisasi di tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy kembali menyatakan kekecewaannya dengan banyaknya program pembangunan berskala besar yang tak direalisasi Gubernur Ridwan Kamil.
Akibatnya banyak program pembangunan yang terbengkalai atau tertunda padahal pembangunan tersebut dinilainya sangat penting dan bermanfaat.
“Penataan kawasan Alun-alun Garut pun tak akan jadi dilaksanakan tahun ini karena anggarannya tak ada. Padahal sebelumnya hal itu sudah dijanjikan Pak Gubernur,” ujarnya.
Selain penataan alun-alun, Rudy juga menyatakan pembangunan batas kota juga dipastikan tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Demikian pula program lainnya yang mengandalkan anggaran dari bantuan provinsi.
Lebih jauh Rudy mengharapkan pada anggota dewan yang baru nanti agar membantu program pembangunan yang sudah direncanakan Pemkab Garut yang saat ini tertunda akibat tak adanya anggaran dari provinsi. (Aep Hendy S)***
