Connect with us

EKBIS

DIGI-X Telkomsel, Aplikasi Absensi Digital Berbasis Mobile

|

TASIKMALAYA, (KAPOL) – SMKN 2 Kota Tasikmalaya menjadi sekolah pertama dan pilot project yang menggunakan aplikasi DIGI-X Telkomsel. Kolaborasi antara Telkomsel dengan SMKN 2 Tasikmalaya ditandai dengan pendatangan Perjanjian Kerjasama di Aula SMKN 2 Kota Tasikmalaya, Rabu (19/09/2019).

“Telkomsel menghadirkan aplikasi absensi digital berbasis mobile yang disebut DIGI X yang mengintegrasikan kebutuhan pencatatan kehadiran siswa, sekaligus berbagi informasi terkini terkait kegiatan di sekolah. Kami terus berkomitmen dalam mengembangkan ekosistem digital di bidang pendidikan,” kata GM Consumer Sales Regional Jabar Telkomsel Mulya Budiman.

Pengembangan aplikasi DIGI-X merupakan langkah awal bagi Telkomsel untuk mendukung pengembangan ekosistem digital di setiap sekolah khususnya wilayah Tasikmalaya. Setidaknya di Tasikmalaya terdapat 8 sekolah dari total 40 sekolah di Area Jawa Barat. Aplikasi ini gratis dan dikhususkan bagi pengguna kartu Telkomsel.

“Melalui DIGI-X, Guru juga bisa memonitor langsung setiap siswa yang hadir melalui dashboard guru. Absensi dan aktivitas siswa terpantau secara real time. Akses ini bisa digunakan berdasarkan geolocation dari masing-masing murid, yang melakukan absensi secara digital menggunakan gawainya,” kata Manajer Non HVC Sales Operation Jawa Barat, Fahmy Rojali.

Disamping itu, guru dan murid bisa mengakses berbagai fitur yang ditawarkan seperti laman berita yang berisi informasi terkini kegiatan di sekolah, jadwal pelajaran, ada pula permohonan ijin sakit bagi siswa yang berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Terdapat ruang interaksi langsung menggunakan fitur chat room untuk mendiskusikan pelajaran ataupun menginformasikan kegiatan di sekolah.

Selain menghadirkan lebih dari 1400 BTS 4G LTE, saat ini Telkomsel juga telah meluncurkan Kartunya Anak Sekolah 3.25 GB dengan harga yang terjangkau. Hal ini sebagai wujud kesungguhan Telkomsel dalam membangun ekosistem digital bagi generasi millenial khususnya di Tasikmalaya.

Pada kesempatan tersebut hadir, Manajer Non HVC Sales Operation Jawa Barat, Fahmy Rojali, Manajer Corporate Communication Area Jabodetabek jabar, Rifki Sya’bani, Manajer Consumer Sales Branch Tasikmalaya, Tedy Sofyan, dan jajaran wakil kepala sekolah SMKN 2 Kota Tasikmalaya beserta staf.

“Kita ingin membangun ekosistem digital yang memberikan solusi bagi masyarakat. Salah satu upaya mengakselerasi negeri, bukan hanya menghadirkan jaringan telekomunikasi dan menghadirkan produk,” kata Rifki.

Perwakilan SMKN 2 Kota Tasikmalaya, Jojo Sutarjo mengatakan, aplikasi DIGI-X setidaknya memberikan kemudahan dan menujang dalam program sekolah. Terlebih siswa dengan ekosistem digital menjadi hal yang tidak terpisahkan. Setidaknya kelas X yang berjumlah 800 siswa mengawali ujicoba aplikasi tersebut.

“Intinya revolusi 4.0 itu eranya digital, kita harus bisa menyesuaikan. Aplikasi absensi bagi pihak sekolah yang sangat menguntungkan juga dapat menunjang tingkat kedisiplinan siswa. Setidaknya dapat membangun mental digital yang lebih sehat,” katanya. ***

 

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca
Advertisement

EKBIS

Buruknya Kualitas Udara Jakarta, Bergantung Komitmen Pemda DKI

|

JAKARTA, (KAPOL).-Solusi buruknya kualitas udara Jakarta saat ini, sebenarnya berpulang kembali kepada komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, mengingat kualitas udara sehat menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

Hal ini dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Kualitas Udara dan Energi,” di Jakarta, Kamis (15/8/2019) malam kemarin, yang diselenggarakan Koaksi Indonesia. Diketahui pula, saat ini saja di DKI Jakarta menunjukkan angka Air Quality Index (AQI) adalah 161, dengan keterangan unhealthy.

Data  Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan, sumber polusi ibu kota terbagi menjadi empat, yakni transportasi darat (75 persen), pembangkit listrik dan pemanas (9 persen), pembakaran industri (8 persen), dan pembakaran domestik (8 persen).

Climate and Energy Researcher Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, menyatakan, harus dilakukan inventarisasi emisi yang terbesar, dan juga melihat parameter apa yang mereka pergunakan.

“Demikian juga lokasi keberadaan, seperti industri yang kebanyakan berada di luar wilayah DKI Jakarta, apakah langsung berpengaruh ke DKI Jakarta. Bagaimana dengan kendaraan bermotor bernomor polisi di luar DKI seperti Tangerang dan Bekasi yang juga masuk melintas di DKI Jakarta,” jelas Adila.

Tidak hanya itu saja, dikatakan dia, pembangkit listrik yang ada juga berlokasi di luar Jakarta, atau jauh dari pusat kota Jakarta. Keberadaan pembangkit listrik dengan batubara (PLTU) milik PLN itu, tidak hanya terletak di luar kota, tetapi juga jauh dari potensi menyebarkan polusi.

Oleh karena itu perlu ditilik lagi sumbernya disebabkan oleh apa saja, seperti misalnya pembakaran sampah. Selain itu perlu dipertimbangkan kebijakan apa yang diambil terkait hal tersebut.

Sementara itu Manajer Riset dan Pengembangan Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan, dalam kesempatan tersebut mengemukakan, Gubernur DKI yang mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 66 tahun 2019 di awal bulan ini tentang Percepatan Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Udara Jakarta, sekaligus juga sudah memerintahkan semua gedung milik Pemerintah Daerah akan dipasangi PLTS Rooftop.

Dalam pernyataan persnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kampanye penggunaan listrik surya atap, Menteri ESDM memberi saran kepada badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat mulai memanfaatkan atap bangunan dan gedung yang dimiliki dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop (Atap).

Selain Kementerian ESDM yang telah memasang PLTS Rooftop di seluruh gedungnya,  Pemda DKI juga akan segera mengikuti arahan Menteri ESDM tersebut. Targetnya tahun 2022 pemasangan PLTS Rooftop akan selesai di  DKI.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Tanpa Timbal Ahmad Safrudin (Puput) mengatakan, upaya lain menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor salah satunya dilakukan melalui uji emisi.

Sebenarnya aturan uji wajib uji emisi yang saat ini menjadi bagian dari Insgub No. 66 tahun 2019, beberapa tahun sebelumnya sudah ada dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

“Yang belum dilaksanakan adalah implementasinya, karena dalam peraturan lama tersebut, dikatakan kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan. Kendaraan bermotor juga wajib menjalani emisi sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Sedangkan kendaraan yang lulus uji emisi akan mendapat tanda lulus uji emisi,” paparnya.

Sementara dalam aturan baru tercantum keinginan Pemda DKI, agar uji emisi dilakukan untuk semua jenis kendaraan pada tahun 2020, bersamaan dengan perpanjangan STNK. Nantinya uji emisi akan menentukan, apakah STNK kendaraan tersebut dapat diperpanjang dan akan terintegrasi dengan sistem perparkiran.

Dengan demikian, Pemda DKI nantinya akan memiliki data base mengenai uji emisi kendaraan bermotor, data lahan parkir tersedia, dan kendaraan yang akan diperpanjang STNK – nya.

Hal ini termasuk yang diamini dalam diskusi, karena sistem uji  emisi akan membangkitkan kembali bengkel uji emisi, termasuk memperluas kesempatan kerja di bengkel. Mengapa ini penting, seperti dikemukakan oleh Puput, setiap hari ada 19 ribu polutan yang keluar dari kendaraan bermotor. Sementara penyumbang terbesar emisi polutan, adalah berasal dari sepeda motor, yang besarnya 10 kali lipat dari emisi kendaraan bermotor 2000 cc.

Menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim, penggunaan bahan bakar pembangkit listrik di dalam negeri turut berpengaruh terhadap kecepatan mengatasi terjadinya pemadaman listrik secara mendadak. Herman Darnel yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Barat, menyoroti juga soal penggunaan bahan bakar pembangkit listrik.`

Dijelaskan, jika bahan bakar pembangkit listrik itu berupa air atau sinar matahari, maka pembangkit listrik tersebut bisa bangkit atau hidup lagi dalam tempo sekitar 30 menit hingga satu jam setelah down.

“Namun, jika bahan bakarnya adalah batu bara, maka setidaknya dibutuhkan waktu dua jam untuk bisa menghidupkan lagi pembangkit listrik tersebut,” paparnya.

Dia mengakui kalau penggunaan bahan bakar berupa batu bara, air, gas dan tenaga surya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

Untuk batu bara, harganya murah dan pasokannya di dalam negeri cukup aman. Namun kekurangannya memang emisinya lebih tinggi dan agak lamban dalam merespon pemadaman listrik.

Sementara bahan bakar air, harganya cukup mahal dan kontinuitas pasokannya tidak bisa terjamin sepanjang tahun karena adanya musim kemarau, dimana debit air yang masuk akan berkurang.

Walaupun begitu, Herman tetap meminta dilakukannya penggunaan bahan bakar air dan tenaga surya serta gas, seperti yang diterapkan PLN saat ini di Pembangkit Listrik Muara Karang dan Pembangkit Listrik Tanjung Priok.

“Kombinasi penggunaan bakar itu tetap diperlukan guna menjaga emisi gas buang, tarif murah dan kontinuitas pasokan,” jelasnya.

Dia juga menyarankan ke depan sumber energi utama yang dipakai pembangkit listrik PLN berasal dari energi terbarukan, adapun gas serta batu bara dijadikan sumber energi cadangan. (Aris Mohamad F/rls)***

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

EKBIS

Dinas PUPR Garut Sosialisasikan Program BPJS Ketenagakerjaan

|

GARUT, (KAPOL).- Perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi masyarakat pekerja termasuk di bidang konstruksi. Apalagi tingkat kecelakaan kerja bidang kontruksi sangat tinggi dibanding pekerja bidang lainnya.

Untuk itu, pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut terus mengingatkan masyarakat terutama para penyelenggara kontruksi terkait pentingnya jaminan keselamatan dalam pekerjaan kontruksi.

Bertempat di Hotel Harmoni Kawasan Cipanas Garut  akhir Juli lalu Dinas PUPR Kabupaten Garut menggelar Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja sektor jasa kontruksi (BPJS), sosialisasi BAZNAS dan Sosialisasi Pendampingan Hukum (TP4D).

Kepaka Dinas PUPR Garut, H. Uu Saepudin melalui Sekretaris Dinas, H. Jujun Juansyah mengatakan, perhatian tentang pentingnya jaminan keselamatan dalam pekerjaan kontruksi masih kurang.

“Untuk itu kami pihak Dinas PUPR menggelar sosialisasi ini, karena kurangnya perhatian tentang pentingnya jaminan keselamatan dalam kegiatan pekerjaan kontruksi. Dan itu dibuktikan dengan tingginya kecelakaan kerja (32%) dibandingkan pekerjaan bidang lainnya,” katanya.

Melalui kegitan yang  mengambil tema, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, sistem manajemen keselamatan kerja, aspek penegakan hukum dan ZIS (Zakat Imfak Shodaqoh) kepada para PA/KPA/PPK/para penyedia jasa pada kegiatan kontruksi di lingkungan Pemerintah kab. Garut, juga dibahas soal pentingnya zakat dan infaq shodaqoh (zis) yang masih belum terperhatikan.

Termasuk juga soal pemahaman tentang pentingnya pendampingan dalam penegakan hukum dalam penyelenggara kontruksi ikut dibahas dalam sosialisasi tersebut.

Ia menyebutkan dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan jaminan keselamatan penyelenggara konstruksi. Pemahaman dalam penegakan hukum dalam penyelenggaraan jasa kontruksi juga meningkat. Dan adanya kepedulian penyelenggara kontruksi terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan melalui ZIS.

“Dinas PUPR merupakan salah satu dinas yang langsung bersentuhan dengan kegiatan konstruksi dan mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan jasa konstruksi. Maka, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan konstruksi di Kab. Garut,” ujarnya.

Jujun menjelaskan Dinas PUPR untuk tahun anggaran 2019 menyelenggarakan kegiatan konstruksi dengan proses tender dengan jumlah paket kegiatan sebanyak 96 kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 181 milyar lebih.

“Untuk kegiatan yang sudah selesai tender sebanyak 49 kegiatan. Dan dalam proses tender sebanyak 45 kegiatan,” katanya.

Jujun berharap adanya peningkatan dalam manajemen keselamatan kerja, sehingga terjaminnya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum dan meningkatnya penyelenggara jasa konstruksi dalam pelaksanaan ZIS.

Kegiatan sosialisasi tersebut dipandu oleh

Gatot Subagio, ST, MT dari Dinas PUPR Garut. Sedangkan Pemateri antara lain Dianawati Puspitaningrum dari BPJS Ketenagaerjaan Cabang Tasik, Azwar, SH (Kajari Garut) dan H. Aas Kosasih (BAZNAS Kab. Garut).(kapok/rilis)***

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

EKBIS

Buka di Tasik, Toko Bangunan RKM Sediakan Diskon Semua Item

|

TOKO bangunan RKM membuka cabangnya di Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Tasikmalaya. Dalam periode grand opening ini, RKM menyediakan diskon untuk semua item produk.

Regional Manager RKM, Didi Kusnadi menerangkan bahwa banyak promo yang disediakan RKM. “Di grand opening ini kita kasih diskon 5 persen sampai 70 persen untuk semua produk. Misalnya produk cat yang biasanya tidak diskon, sekarang kita kasih diskon. Jadi yang produk yang biasanya tidak didiskon, sekarang didiskon,” jelasnya.

Di samping itu, pembelanjaan dengan nominal minimal tertentu, akan mendapatkan hadiah langsung seperti setrika, magic com, dan kompor gas. RKM juga menyediakan penawaran gratis pembuatan member setiap pembelanjaan Rp 2,5 juta.

“Keunggulan member itu selain mendapat diskon awal, akan mendapatkan diskon lagi 2 persen. Misalnya yang (diskon) 5 persen jadi 7 persen, yang 30 persen ya jadi 32 persen. Begitu juga yang lainnya,” katanya.

Khusus kontraktor, dengan adanya member akan memberikan keuntungan lebih kepada para kontraktor karena harga-harga bisa lebih ditekan. “Karena biasanya di toko-toko lain, keuntungan member itu hanya poin. Kalau di sini ada diskonnya.

Berbagai produk juga dibanderol dengan harga lebih hemat seperti keramik dan granit. Ada granit yang harganya lebih terjangkau yaitu hanya Rp 80.500 per meter dari harga pasaran Rp 82.000 – Rp 83.000.

“Semua produk bisa sama dengan kompetitor, harga bersaingan. Tapi harga di kita (RKM) bisa lebih terjangkau karena bisa ambil langsung dari pabrik, impor dari Cina juga ada,” katanya.

Adapun grand opening RKM Tasikmalaya pada Sabtu (3/8/2019).

Dalam sepekan pembukaan ini, kata Didi, mendapat respons yang cukup baik dari masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. “Cukup lumayan bagus. Traffict (pengunjung) lumayan bagus,” katanya.

Potensi Tasikmalaya yang bagus dari segi pembangunan menjadi daya tarik bagi RKM untuk membuka cabangnya di kota ini. “Investor banyak yang masuk ke wilayah Tasik. Dilihat dari perkembangan wilayahnya, tingkat pendapatan penduduknya juga bagus,” katanya.

RKM merupakan toko bahan bangunan dengan konsep retail layaknya supermarket. “Jadi ini supermarket bahan bangunan yang sistemnya dengan one stop shopping. Semua keperluan bahan bangunan ada kecuali bahan-bahan kasar seperti pasir, batu, bata, dan lainnya. Kita lebih ke produk-produk finishing,” jelasnya.

Karena itu, RKM melayani pembelian dalam jumlah berapapun, bahkan hanya untuk pembelian 1 item. “Ada yang bilang RKM hanya layani grosir, padahal kita layani yang beli 1 pieces pun,” katanya. (Aji MF)***

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

TREN