GARUT, (KAPOL).- Perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi masyarakat pekerja termasuk di bidang konstruksi. Apalagi tingkat kecelakaan kerja bidang kontruksi sangat tinggi dibanding pekerja bidang lainnya.
Untuk itu, pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut terus mengingatkan masyarakat terutama para penyelenggara kontruksi terkait pentingnya jaminan keselamatan dalam pekerjaan kontruksi.
Bertempat di Hotel Harmoni Kawasan Cipanas Garut akhir Juli lalu Dinas PUPR Kabupaten Garut menggelar Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja sektor jasa kontruksi (BPJS), sosialisasi BAZNAS dan Sosialisasi Pendampingan Hukum (TP4D).
Kepaka Dinas PUPR Garut, H. Uu Saepudin melalui Sekretaris Dinas, H. Jujun Juansyah mengatakan, perhatian tentang pentingnya jaminan keselamatan dalam pekerjaan kontruksi masih kurang.
“Untuk itu kami pihak Dinas PUPR menggelar sosialisasi ini, karena kurangnya perhatian tentang pentingnya jaminan keselamatan dalam kegiatan pekerjaan kontruksi. Dan itu dibuktikan dengan tingginya kecelakaan kerja (32%) dibandingkan pekerjaan bidang lainnya,” katanya.
Melalui kegitan yang mengambil tema, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, sistem manajemen keselamatan kerja, aspek penegakan hukum dan ZIS (Zakat Imfak Shodaqoh) kepada para PA/KPA/PPK/para penyedia jasa pada kegiatan kontruksi di lingkungan Pemerintah kab. Garut, juga dibahas soal pentingnya zakat dan infaq shodaqoh (zis) yang masih belum terperhatikan.
Termasuk juga soal pemahaman tentang pentingnya pendampingan dalam penegakan hukum dalam penyelenggara kontruksi ikut dibahas dalam sosialisasi tersebut.
Ia menyebutkan dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan jaminan keselamatan penyelenggara konstruksi. Pemahaman dalam penegakan hukum dalam penyelenggaraan jasa kontruksi juga meningkat. Dan adanya kepedulian penyelenggara kontruksi terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan melalui ZIS.
“Dinas PUPR merupakan salah satu dinas yang langsung bersentuhan dengan kegiatan konstruksi dan mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan jasa konstruksi. Maka, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan konstruksi di Kab. Garut,” ujarnya.
Jujun menjelaskan Dinas PUPR untuk tahun anggaran 2019 menyelenggarakan kegiatan konstruksi dengan proses tender dengan jumlah paket kegiatan sebanyak 96 kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 181 milyar lebih.
“Untuk kegiatan yang sudah selesai tender sebanyak 49 kegiatan. Dan dalam proses tender sebanyak 45 kegiatan,” katanya.
Jujun berharap adanya peningkatan dalam manajemen keselamatan kerja, sehingga terjaminnya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum dan meningkatnya penyelenggara jasa konstruksi dalam pelaksanaan ZIS.
Kegiatan sosialisasi tersebut dipandu oleh
Gatot Subagio, ST, MT dari Dinas PUPR Garut. Sedangkan Pemateri antara lain Dianawati Puspitaningrum dari BPJS Ketenagaerjaan Cabang Tasik, Azwar, SH (Kajari Garut) dan H. Aas Kosasih (BAZNAS Kab. Garut).(kapok/rilis)***
