Disperindag: Perubahan Perda Karena Menyesuaikan Peraturan Di Atas

LINIMASA12 views

image

INDIHIANG, (KAPOL).-
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tantan Rustandi menegaskan secara regulasi pendirian perkulakan atau rrosir Lotte Mart tidak ada yang dilanggar.

Termasuk dengan perubahan Perda Pasar Modern dan Tradisional dari Perda No 2 Tahun 2009 menjadi Perda No 1 Tahun 2014 kemudian diubah lagi menjadi Perda No 1 Tahun 2015 karena harus mengakomodir peraturan diatasnya yakni Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan  No 70.

Sehingga, kata Tantan, berubahnya zonasi maupun diharuskannya setiap pendirian pasar modern dan tradisional ke Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga karena Permendag No 70 yang setelah dikaji untuk soal RUTR dan RDTR ini tidak perlu mengatur karena sudah diatur dalam Undang-Undang bersifat khusus yakni Undang-Undang No 26 tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2010.

Menurut Tantan, dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 disebutkan daerah yang belum memiliki RUTR dan RDTR maka menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena kalau Permendag No 70 dilaksanakan, seluruh pembangunan Pasar modern maupun tradisional di Indonesia bisa mandeg. Makanya walaupun Kota Tasikmalaya belum memiliki Perda RDTR, kuncinya mengacu ke Undang-Undang tentang perdagangan tadi.

“Perubahan zonasi juga berdasar perda no 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2021. Dalam pasal 44 disebutkan kawasan perdagangan dan jasa adalah yang terletak disepanjang jalan utama yang berpotensi untuk komersial. Dan pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pasa kawasan yang salah satunya untuk perkulakan seperti Lotte diarahkan ke Jalan arteri sekunder dan korektor primer. Dan lotte masuk jalan korektor primmer,” ujarnya tanpa menyebutkan kenapa jarak dengan pasar diperpendek.

Kendati demikian, perubahan Perda Pasar Modern dan Pasar Tradisional itu diakui atas ajuan Disperindag. Namun dalam pengggodokan bekerja secara tim dengan melibatkan dinas lain seperti Bappeda, Ciptakarya, Dishub, Pol PP, serta Bagian Hukum untuk harmonisasi aturan.

“Dan terkait dugaan karena untuk memuluskan Lotte dan minimarket juga saya tidak tahu karena disperindag memang harus mengakomodir perundang-undangan yang baru,” ucapnya.

Disinggung soal rencana pendirian Lotte yang sudah direncanakan ketika era Syarif dan Tantan sebagai Kepala Disperindag diakui kalau mendengar memang pernah, hanya tidak tahu pasti. (Jani Noor)