JATIGEDE, (KAPOL).- Warga eks genangan Waduk Jatigede, berharap di periode pemerintahan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan bisa menyelesaikan segala persoalan terkait dampak Waduk Jatigede.
Warga menilai, pemerintah harus serius menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jatigede karena berkategori persoalan nasional.
Setelah penggenang waduk, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dinilai warga belum ada yang mampu menyelesaikan persoalan dampak tersebut.
“Terus terang kami menaruh harapan besar, terhadap kedua pemimpin Sumedang (Dony-Erwan) tersebut agar bisa memberikan jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi. Masalah dampak Jatigede justru merupakan PR terbesar bagi pemerintah daerah,” ujar tokoh masyarakat dari eks Desa Padajaya, Dedi Mulyadi kepada “KAPOL”.
Ia mengakui, Dony dan Erwan akan mampu menyelesaikan persoalan dampak Jatigede jika serius dalam menanganinya.
Disebutkan, berbagai persoalan yang masih diperjuangkan warga eks genangan diantaranya, penyelesaian uang kerohiman, pembangunan fasilitas sosial di pemukiman baru, pembangunan insfrastruktur jalan, pembangunan pendidikan serta taraf ekonomi dan lahan usaha bagi warga eks genangan.
Tokoh masyarakat lainnya, Teten Mustari yang dulu tinggal di Sukakersa, Kecamatan Jatigede meminta pemerintah daerah juga tidak dulu fokus ke pengembangan kepariwisataan di seputar Waduk Jatigede.
Sebab yang dibutuhkan warga eks Jatigede adalah penanganan terkait hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakatnya.
Selain itu,yang kini masih diperjuangkan watga adalah masalah ganti rugi yang belum tuntas.
Dimana saat ini warga sedang melakukan upaya hukum di PN Sumedang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Banyak warga yabg terkendala masalah biaya dalam proses di Pengadilan Negeri Sumedang. Ini harus jadi perhatian bupati baru dengan membantu mempermudah proses di PN. Karena ini demi hak warga. Satu contoh, banyak warga yang sudah mendapatkan putusan inkrah namun sampai saat ini belum dibayar oleh Satker Jatigede,” tuturnya.
Intinya, kata dia warga eks Jatigede sangat perlu pendampingan baik masalah hukum ataupun masalah pemulihan ekonomi. Sehingga tercipta taraf hidup yang meningkat.
“Jangan sampai terjadi lagi rawan pangan karena kami sudah tak punya ladang atau sawah untuk menanam padi,” ucapnya.
Ia menambahkab contoh dampak sosial lainnya yang kini belum diseleaaikan yajni pembangunan Jalan lingkar timur Jatigede yang pekerjaannya mangkrak.
Sehingga mengakibatkan kesulitan warga dalam mobilitas peningkatan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
“Meski pembangunan jalan lingkar kewenangan pusat tapi paling tidak Pemkab Sumedanh bisa mendorong perceparan pembangunan jalan tersebut.
Karena kita tahu warga banyak yang terisolir dampak dari belum terbanggunya jalan lingkar timur Jatigede,” katanya.
Dengan dilantiknya bupati baru,masyarakat eks wilayah genangan berharap agar aspirasi warga Jatigede menjadi prioritas utama.
Bahkan harus jadi agenda 100 hari kerja bupat dan wakil bupati baru. (Nanang Sutisna)***
