DPR Minta Pengelola RS Nurhayati Ditegur

SOSIAL16 views

GARUT, (KAPOL).- Kasus penahanan yang sempat dilakukan pihak pengelola Rumah Sakit Nurhayati terhadap pasiennya, karena ibunya tak mampu membayar biaya perawatan, mendapat sorotan berbagai pihak. Peristiwa ini harus menjadi perhatian semua pihak dan tidak boleh terus-terusan terulang.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf pun mengaku kaget setelah mendengar berita tentang penahanan pasien yang dilakukan pihak Rumah Sakit Nurhayati di Kabupaten Garut.

Ia menilai hal itu tak seharusnya terjadi apalagi pasien yang sempat ditahan masih anak-anak dan orangtuanya tergolong tak mampu.

Dede juga mempertanyakan kenapa masih ada warga miskin di Garut yang tidak mendapatkan bantuan untuk program kesehatan dari pemerintah.

Padahal seharusnya pasien yang tergolong miskin bisa diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau program lainnya seperti KIS.

“Kasus ini sangat memprihatinkan dan tak bisa dibairkan. Pihak rumah sakit harus mendapatkan teguran karena mustinya dia bisa memasukkan pasien miskin kepada program Jamkesda daerah setempat,” komentar mantan Wakil Gubernur Jabar tersebut.

Dede juga mengaku tak habis pikir kenapa kasus pasien miskin yang bermasalah sering sekali terjadi.

Padahal pemerintah termasuk Pemkab Garut tentu mempunyai alokasi dana bagi pengobatan pasien miskin.

Apakah ini kesalahannya dari pendataan yang tidak benar atau penggunaan bantuan yang banyak tidak tepat sasaran, ini juga harus dicari penyebabnya.

Menurut Dede, hal ini tidak harus terjadi kalau saja pihak pemerintahan setempat pro aktif dan mau melakukan pengawasan yang benar terhadap penyaluran berbagai bantuan pemerintah untuk warga miskin.

Karena bantuan sudah diberikan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakan dan mengawsi penyalurannya.Dede juga meminta Pemkab Garut memperkuat pengawasan supaya kejadian serupa tak terulang.

Ia juga menyarankan supaya Pemkab menjatuhkan sanksi terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap warga miskin.

“Fungsi pengawasan dan evaluasi dari pemerintah daerah dan DPRD rasanya harus dimaksimalkan. Apalagi ini RS Umum. Harus ada sanksi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman juga mengaku sangat menyesalkan terjadinya penahanan pasien yang dilakukan pihak Rumah Sakit Nurhayati.

Dengan tegas Helmi mengintruksikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Garut secepatnya melakukan investigasi terkait kasus tersebut.

“Jika memang mereka tergolong keluarga tudak mampu, kenapa mereka tidak masuk dalam fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah? Terlebih di Kabupaten Garut sebanyak 1,3 Juta sudah memiliki BPJS saat ini,” ujarnya.(Aep Hendy S)***