JATINANGOR, (KAPOL).-
Pengamat kebijakan pemerintahan yang juga tokoh masyarakat Jatinangor, Nandang Suherman berharap agar aparat penegak hukum menyikapi serius berbagai dugaan penyimpangan anggaran pemerintah serta tak tebang pilih.
Ia mengatakan, kabar terkait proses hukum terkait dugaan penyelewengan ADD 2014 Pemkab Sumedang pun sudah tercium oleh masyarakat secara luas.
Sehingga, kata dia, jangan sampai penyelesaian perkara tersebut berakhir tak jelas.
“Tolong, penyelesaian perkara penyelewengan anggaran pemerintah disikapi serius dan jelas endingnya agar tak menuai preseden buruk bagi pihak terkait,” kata Nandang kepada Kabar Priangan Online (KAPOL), Rabu (9/3/2016).
Anggaran yang akan turun ke desa, kata dia, kedepannya berjumlah cukup besar dan bertujuan untuk kesejahtraan masyarakat.
Sehingga, kata dia, Jika tak diawasi dan diperhatikan maka akan berdampak fatal.
“Apdesi dan kades, sudah bersikap
normatf, hanya saja butuh pengawasan ketat dari Pemkab,” tuturnya.
Ia berharap, Apdesi tak hanya memikirkan kepntingan lembaga dan kadesnya saja, namun ikut memikirkan masyarakatnya.
Jujur saja, kata dia, kegiatan seperti Bintek ke Bali itu dianggap kurang relevan.
“Tolong, Apdesi tak terjebak oleh kepentingan kadesnya dan lembaganya saja,” kata Nandang.
Bahkan, kata dia, penggunanan anggaran tersebut memang layak dipertanyakan.
“Penggunaannya, apakah efektif atau tidak?,” ujarnya. (Azis Abdullah)
