SUMEDANG, (KAPOL).- Ketua PCNU, KH Sa’duloh memandang fenomena terorisme berakar dari ketidak adilan atau kesenjangan ekonomi dan berbagai ketidak adilan lainya yang terjadi di masyarakat.
Selain itu juga, kata dia terorisme terkadang muncul dari salah memahami agama
Dalam sejarah, ulama NU adalah sebagai pendiri negeri ini.
Sebagaimana telah dicita citakan oleh para pendiri bangsa, kata dia, Pancasila adalah mutlak sebagai ideologi negara. Jadi tidak ada paham ideologi lain di negara ini, selain pancasila.
“Kita sangat benci terorisme yang berkedok agama,” ujar dia pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Polres Sumedang, PC Nahdatul Ulama dan PD Muhamadiyah Kabuoaten Sumedang Tentang Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan oleh Polres Sumedang di Gedung Islamic Centre, Jumat (29/12).
Acara tersebut diinisiasi oleh Polres Sumedang dan acara pertama kali yang digelar di tingkat Jawa Barat.
Hadir dalam acara Forkipimda Kabupaten Sumedang, ormas Islam serta Babinsa dan Bhabinkantibmas di seluruh Sumedang.
Ketua PD Muhamadiyah Kabupaten Sumedang, Dadang Wahyudin mengatakan, radikalisme dan terorisme di Sumedang memiliki catatan -catatan kecil.
Dengan pernah ditangkapnya pelaku di sejumlah titik
Dia menyebutkan, Sumedang mungkin saja jadi tempat sasaran terorisme. Oleh karenanya perlu penanganan atau pencegahan.
Sebenarnya radikalisme adalah faham dari timur tengah. Jika ormas ormas Islam di Indonesia bertikai lebih dahsyat dari yang bertikai di Timur Tengah.
“Untuk itu kami menghimbaua jangan sampai ada pesenjataan yang masuk ke Indonesia yang bisa memicu konflik,” ucapnya.
Kemudian untuk mengantisipasi terorisme dan radikalisme, pemerintah harus bisa mewujudkan keadilan ekonomi.
Pada kesempatan itu, Bupati Eka Setiawan menyatakan, kondisi keagamaan di Sumesang relatif tenang. Itu adalah hasil kerja keras upaya para ulama di Sumedang dalam melaksanakan dakwah terhadap nasyarakat.
Solusinya, kata dia, pemda akan menprioritaskan pendidikan kesehatan dan ekonomi.
“Pemda akan menjaga sinergitas dengan komponen santri, ulama, pesantren dan berupaya penuh menciptakan kondusifitas dalam segala hal dengan jalan koordinasi dengan TNI dan Polri,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolres AKBP Hari Brata menegaskan, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman adalah untuk mencegah terorisme dan radikalisme serta mengantisipasi ideologi yang mengatasnamakan agama Islam namun pada pelaksanaanya malah bertentangan dengan Islam itu sendiri.
“Mereka yang menamakan Islam dengan melakukan kekerasan adalah bukan Islam sebenarnya. Dalam nemasuki pilkada, kita jangan hnaya mengawasi kegiatan politik saja. Tapi harus waspada juga terhadap aksi teror. Kami himbau semua pihak tetap menjaga komunikasi dan menjaga kondusifitas,” katanya. (Devi Supriyadi)***
