SUMEDANG, (KAPOL).- Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan di Kec.Cimanggung dan Jatinangor, dinilai tak jelas.
Ironis, satu sisi disana terdapat banyak perusahaan swasta dan pemerintah, tapi soal CSR seolah minim sosialisasi yang juga implementasinya “Poek”.
Disampaikan, Ketua Komunitas Jaga Lembur Kabuyutan, H. Dedi Supriatna kepada KAPOL (Grup Pikiran Rakyat), Kamis (4/1/2018).
“Kami menilai wajar, jika warga bertanya-tanya soal realisasi CSR, mengingat minimnya sosialisasi,” katanya.
Menurut Dedi, sebagai upaya mengetahui sejauh mana realisasi penyaluran dana CSR termasuk keterlibatan pengusaha penyelesaian masalah krusial di Cimanggung, maka dia dan para tokoh akan menyurati DPRD Sumedang.
“Kami meminta wakil rakyat untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat termasuk para tokoh dengan pihak perusahaan di Cimanggung dan Jatinangor,” katanya.
Bukan untuk berorasi, kata dia, tapi warga ingin mendengarkan sampai dimana realisasi CSR sejumlah perusahaan tersebut.
“Cimanggung memiliki potensi industri yang diharapkan bisa menopang persoalan sosial. Bahkan, disini pun masih banyak persoalan krusial yang harus segera diurai, seperti banjir, pengangguran dan masalah sampah,” ujarnya.
Ia akan mengajak semua pemangku kepentingan termasuk warga Cimanggung untuk duduk bersama, mengurai permasalahan sosial. (Azis Abdullah)***