TASIKMALAYA, (KAPOL).-
Dari sekian jumlah pendirian rest area dan check point yang diperuntukkan bagi para pemudik Lebaran kali ini, pihak kepolisian masih dipusingkan dengan pendirian
rest area dan check point di titik kawasan Masjid Itje di kawasan Jamanis yang termasuk wilayah kerja Polres Tasikmalaya Kota.
Persoalannya, hingga beberapa hari menjelang musim arus mudik Lebaran, pihak pemilik lahan Masjid Itje masih bertahan meminta sewa tempat untuk keperluan tersebut yang sangat mahal dan dianggap sangat memberatkan.
“Padahal ini kan untuk pelayanan masyarakat, demi kemanusiaan, khususnya untuk melayani para pengendara yang melintas di jalur selatan ini. Masa kita harus sewa lahan dengan nominal yang sangat mahal. Padahal ini juga kan tidak lama, paling selama 16 hari selama
musim mudik/balik Lebaran saja,” ujar Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Adi Nugraha, dalam rapat
koordinasi lintas sektoral Operasi Ramadniya 2017 di Aula Mapolres Tasikmalaya Kota, Selasa (13/6/2017).
Sementara itu, pihak Satpol PP Pemkab Tasikmalaya mengakui bahwa pemilik lahan yang diproyeksikan untuk rest area dan check point arus mudik Lebaran di
halaman Masjid Itje tersebut, masih bertahan pada harga sewa lahan yang tinggi.
“Ya, pihak Hj. Itje memang minta sewa lahan tinggi. Kemarin juga sudah kita bahas,” ujar perwakilan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Dadang.
Persoalan pelik lainnya juga muncul, karena ternyata pihak PLN juga meminta biaya yang tinggi untuk pendirian rest area dan check point tadi, yakni sebesar Rp 25 juta. Sedangkan pihak pengelola Masjid
Itje meminta harga sewa lahan sebesar Rp 20 juta.
Kapolres AKBP Adi Nugraha mengaku kecewa dengan pembebanan biaya yang mahal tersebut, padahal demi kepentingan pelayanan masyarakat dan kemanusiaan.
“Nanti saya yang akan datangi pihak PLN minta agar ada kebijakan soal pemenuhyan kebutuhan listrik di rest area Masjid Itje ini. Kalau PLN tetap minta bayaran, biar saya pribadi yang bayar saja, kalau memang PLN tak malu,” tandas Kapolres.
Sementara untuk kebutuhan sewa lahan, ia meminta pihak Pemkab Tasikmalaya untuk membantu mengatasinya.
“Tolong koordinasikan dengan Sekda Pemkab bagaimana agar masalah ini bisa diselesaikan,” ujarnya. (M.Ridwan)***
