GARUT, (KAPOL).- Akibat kurang kondusifnya lingkungan di Kabupaten Garut terhadap industri berdampak pada mundurnya para investor yang hendak masuk ke Garut.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut harus mampu meyakinkan mereka agar tetap bertahan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Garut Rudy Gunawan, saat ditemui KAPOL, di Kantor Bappeda Selasa (31/10/2017).
Bupati juga merasa aneh adanya warga yang menolak, padahal pembangunan pabrik itu untuk penyerapan lapangan pekerjaan.
“Saya sendiri aneh, kita harus melakukan langkah-langkah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Tapi ada saja yang menolak dan yang menolak itu siapa ? yang menolak bukan orang sana, orang sana sudah ada pernyataan, termasuk kepala desanya,” kata bupati.
Kemudian, bupati menuturkan bahwa saat ini Kabupaten Garut justru membutuhkan lapangan pekerjaan.
Apalagi dari sekitar 300 ribu hektar yang ada, hanya 500 hektar di 4 Kecamatan yang dipakai untuk industri.
Pihaknya menginginkan agar sampai tahun 2020 terbuka lapangan pekerjaan hingga mencapai 150 ribu-an.
Bupati menegaskan, sebagian Kecamatan Balubur Limbangan akan dijadikan kawasan industri untuk penyediaan lapangan pekerjaan.
Dari luas sekitar 3.500 hektare, yang akan dijadikan pabrik atau lahan industri itu hanya sekitar lima puluh hektare saja.
Akan tetapi, Bupati mengaku merasa aneh ada warga yang menolak, padahal pembangunan pabrik itu adalah untuk menyerap lapangan pekerjaan bagi warga setempat,
“Lembaga yang menolak keberadaan Industri, solusi nya apa? Dari sekitar 8 sampai 10 calon Investor yang datang ke Garut, malah Kalalabur, meski saya sudah meyakinkan mereka banyak yang sudah kabur,” ucapnya.
Alasannya, kata dia, memang kita terlalu kasar, belum apa apa sudah demo. Meski tidak ada juga yang maju seperti di Limbangan dan Leles.
Rudy melihat para investor yang kini hendak membuka usaha di Garut tengah mengikuti prosedur yang ditentukan.
Sehingga ia mengaku heran, belum apa-apa suatu perusahaan sudah didemo.
Sehingga investor lebih memilih untuk membatalkan buka industri di Garut dan beralih ke kota lain.
Mengenai alternatif pemanfaatan sektor wisata sebagai pengganti industri, menurut Rudy, hal itu sulit memenuhi kebutuhan lapangan kerja untuk Garut.
“Pariwisata apa yang dikembangkan sekarang, tanah ini oleh BKSDA tanah itu oleh BKSDA, kita menjual alam ? untuk laut saja, akses jalannya agak susah. Kalau ada yang tidak puas mari duduk bersama membahas soal itu,” kata Bupati didampingi Kepala Bappeda Deni Suherlan, dan Kepala Inspektorat Kab. Garut, Widiyana.
Bupati pun menduga, yang melakukan aksi demo itu bisa saja bukan dari warga setempat. (Dindin Herdiana)***
