SUMEDANG, (KAPOL).- Rencana penataan perkantoran (pusat pemerintahan) di Kec. Jatinangor, khawatir bernasib serupa seperti wacana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ).
Tampaknya, rencana KPJ pun seolah lenyap ditelan bumi yang juga Pemkab Sumedang terkesan “alergi” untuk memunculkan KPJ itu.
Disampaikan, tokoh masyarakat Jatinangor, Ismet Suparmat kepada Kabar Priangan Online (KAPOL), Sabtu (18/11/2017).
“Hampir satu dasa warsa wacana Kawasan Perkotaan Jatinanangor (KPJ ) tak tedengar lagi,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Sumedang itu mengatakan, para penggagas KPJ pun secara alami kini kondisinya sudah tidak muda lagi.
“Kini muncul lagi aspirasi masyarakat soal penataan perkantoran atau pusat pemerintahan Jatinangor di atas lahan bekas perkebunan karet. Status lahannya aset Pemprov Jawa Barat dan sama -sama mendapat respon positif dari para pemangku kepentingan di Jatinangor,” ucapnya.
Dikatakan, aspirasi itu muncul satu sama lain sebagai respon terhadap semakin banyaknya bangunan megah berupa apartemen dan hotel bintang dan industri manufacture yang relatif tak didukung dengan perencanaan tata ruang yang baik.
Dilihat dari perkembangan kondisi infrastruktur di Kec. Jatinangor, kata dia, bahwa kantor pemerintahan tingkat kecamatan memang sudah tidak layak lagi baik secara de facto maupun de jure (hukum dan fakta).
Sementara Pemprov Jawa Barat sendiri sebagai pemilik aset lahan, ucap dia, sudah memberikan sinyal positif.
“Baru-baru ini pemangku kepentingan di Jatinangor seperti Muspika, para kepala desa, instansi tingkat kecamatan, unsur perguruan tinggi seperti ITB, Unpad, IPDN, Ikopin dan Stimik Al Masoem, DPRD Sumedang serta tokoh masyarakat, berembuk di gedung kuliah umum Kampus ITB Jatinangor,” ucapnya.
Dikatakan, semua yang hadir pada saat itu sepakat untuk mewujudkan aspirasi yang tujuannya untuk meningkatkan citra pemerinrah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang jadi pertanyaan, apakah aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di Jatinangor itu, nantinya akan mendapat respons dan dukungan positif dari Pemkab Sumedang atau malah lenyap lagi seperti wacana KPJ?,” ujarnya.
Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML) Kabupaten Sumedang, Nandang Suherman mengatakan, rencana itu tak akan menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan jatinangor.
Menurutnya, yang dibutuhkan Jatinangor itu bukan gedung kantor kecamatan yang megah.
Namun, ujar dia, sangat membutuhkan efektifnya kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Sumedang terhadap Jatinangor.
“DiJatinangor mah, upami gedung sudah banyak , ada IPDN dan disana pun masih banyak yang kosong atuh?,” katanya.
Bahkan, kata dia, di Ikopin juga masih ada gedung yang kosong dan tak terpakai.
“Pemkab Sumedang oge kantorna tos pindah kaIPP, tapi angger wae teu robah tah kinerja pemerintahan mah,” ucapnya.
Memindahkan kantor kecamatan, kata dia, eta mah diduga bakal nguntungkeun kontraktor dan makelar saja.
Padahal, kantor nu ayeuna oge masih bisa dipake?.
Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan mengatakan, Jatinangor membutuhkan perhatian yang serius dari Pemkab Sumedang.
Karena, kata dia, Jatinangor merupakan wilayah yang perkembangannya cukup pesat.
“Harapan masyarakat untuk segera memiliki pusat pemerintahan kecamatan, harus tercapai,” ujarnya.
Target masyarakat Jatinangor itu, ujar dia menambahkan, akan dijadikan program prioritas. (Azis Abdullah)***
