SUMEDANG, (KAPOL).- Harga beras di beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan yang melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Bahkan, di Sumedang pun mengalami kenaikan harga beras sejak awal tahun 2018.
Menanggapi itu, Ketua Komisi C DPRD Sumedang dr Iwan Nugraha mengatakan, kenaikan harga beras ke depan harus diantisipasi oleh pemerintah.
Bagaimanapun juga, kata dia, beras sudah menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.
“Seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi keadaan ini. Kedepannya, antisipasi harus dilakukan agar masyarakat tidak mengeluh,” ujar Iwan kepada,(15/1/2018).
Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga beras.
Diantaranya, akhir-akhir ini suplai beras dari beberapa daerah di Pulau Jawa menurun.
Boleh jadi salah satunya karena alih fungsi area pertanian.
“Alih fungsi area pertanian/sawah bukan hal haram. Hanya tentu saja harus segera disiapkan lahan penggantinya,” ucapnya.
Dikatakan, penyebab lainnya antara lain gagal panen dan pengaruh ekspor-impor.
Intinya karena tidak adanya keseimbangan suply-demand, permintaan lebih besar dari persediaan.
“Yang penting masyarakat jangan sampai panik, sebab bisa mengakibatkan ‘panic buying’ akibat ketakutan kehabisan beras di pasaran. Sehingga, berlomba membeli untuk menimbun. Tentunya, harga akan semakin melonjak. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat akan hal ini,” tuturnya.
Iwan mengatakan, untuk mengatasi hal ini secara kasuistik pemerintah bisa mengadakan operasi pasar. Terutama, untuk memback up masyarakat menengah ke bawah.
“Tapi masyarakat juga harus sudah memulai diversifikasi makanan pokok. Tak harus selalu mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat. Bisa makan umbi-umbian, jagung dan sebagainya,” ujarnya.
Iwan menambahkan program seperti ‘one day no rice’ patut kembali digalakan. “Agar dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap beras,” ujarnya. (Azis Abdullah)***
