JATINANGOR, (KAPOL).- Tokoh masyarakat Sumedang yang juga mantan Ketua DPRD Periode 2004 – 2009, Ismet Suparmat menilai kinerja sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, sebagian birokrat dan juga wakil rakyat di Pemkab Sumedang, kinerjanya mulai tak fokus.
Hal itu tampak sekali, khususnya untuk mereka yang sudah mulai digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Sumedang, pada 2018 nanti.
Jika faktanya sudah cenderung seperti itu, kata Ismet, maka program dan pelayan publik pun sudah pasti akan terganggu.
“Saya akui bahwa suhu perpolitikan di Sumedang sudah mulai memanas. Kendati demikian, diharapkan mereka untuk tetap serius dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” katanya kepada Kabar Priangan Online (KAPOL), di Jatinangor.
Menurut Ismet, jika sudah mengabaikan tufoksinya masing-masing, maka akan berpengaruh terhadap buruknya roda pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
“Sosok kepala daerah, sebagian birokrat dan ada diantaranya wakil rakyat, kini terpantau lebih fokus terkait rencana maju dalam Pilkada nanti,” katanya.
Pergerakan kunjungan kerja kepala daerah, wakil rakyat dan birokrasi pun, kata dia, sekarang cenderung dikemas menjadi sosialisasi menjelang Pilkada saja.
Ismet mengatakan, itu merupakan pembelajaran politik yang tak baik kepada masyarakat dan harus dibenahi.
“Bagi saya pribadi, itu sih syah-syah saja, selama tak mengganggu tugas dan fungsinya masing-masing,”kata Ismet.
Namun, kata Ismet, jika kondisi seperti itu tetap dibiarkan dan kemauannya tetap seperti demikian, maka dampaknya buruk seperti tersendatnya program dan pelayanan dari Pemkab Sumedang.
“Jika menurut orang sunda, upayakan jangan sampai “cul dog dog tinggal igel” dan itu akan menuai preseden buruk bagi warga Sumedang,” ucapnya.
Namun, kata dia, semua harus tetap berpegang pada etika dan budaya politik yang santun ketika akan membangun demokrasi.
Fakta yang terjadi, kata dia, segala sesuatu dilingkungan ASN sudah diimbangi dengan kepentingan Pilkada.
Kondisiitu, kata dia, menjadikan birokrat yang ada di tingkat bawah, seolah “ewuh pakewuh” atau canggung khususnya pada saat pejabat utama (kepala daerah) melakukan kunker ke wilayahnya bertugas.
“Bupati memang disebut-sebut akan mencalonkan diri pada Pilkada nanti dan itu syah saja, asal tugas dan fungsi seorang bupatinya tetap berjalan,” kata Ismet.
Fakta lainnya, Ismet sudah melihat hingga ke tatanan desa-desa yang disebutnya desa lebih banyak dikunjungi oleh top manager.
“Tak aneh, sekarang desa-desa pun lebih banyak dikunjungi bupati ketimbang oleh para teknisnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” katanya.
Penilaian Ismet, bahwa Aparatir Sipil Negara (ASN) di Pemkab Sumedang pun, sekarang tampak lebih cenderung bekerja baik setelah menunggu terpilihnya bupati definitif pada 2018 yang akan datang.
Sehingga, Kondisi itu berdampak terhadap melemahnya tingkat pelayanan ASN kepada masyarakat.
Menanggapi soal menurunnya tingkatan pelayanan publik di lingkungan Pemkab. Sumedang, Ismet berharap agara wakil rakyat atau dewan, cepat tanggap dan melakukan fungsinya yakni pengawasan.
“Layaknya, DPRD melakukan fungsi pengawasan politis termasuk mengawasi kinerja birokrat dan ASN,” ujarnya.
Fungsi pengawasan legislatif, kata dia, harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia melihat, ada sebagian wakil rakyat yang juga malah ikut-ikutan mengikuti pola yang dianggap kurang benar itu.
Dikatakan, masih banyak pekerjaan rumah dari top manager atau kepala daerah yang harus diselesaikan.
“Ada yang lebih utama dilakukan bupati, ketimbang mengedepankan diri dalam sosialisasi jelang pencalonan Pilkada,” ucap Ismet.
Diantaranya, bupati dan wakil rakyat semestinya serius menyikapi soal reaktivasi jalan kereta api di Jatinangor, Sukasari dan Tanjungsari.
“Persoalan itu, tampak membuat masyarakat bingung dan butuh kepastian,” kata Ismet.
Masih banyak persoalan khususnya di Jatinangor yang mesti penyelesaiannya diprioritaskan misalnya soal tapal batas (Aziz Abdullah)***
