JATINANGOR, (KAPOL).- Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla menandaskan pemerintahan bertugas ikut mendorong, memotivasi serta mendidik masyarakat yang juga sudah tak lagi menguasai.
Menurutnya, sistem pemerintahan mengalami perubahan yang luar biasa, sistem akibat teknologi semakin maju.
“Butuh sistem promosi dan kesempatan korporasi perusaha-perusahaan yang ada, karena tanpa itu pemerintah tak akan sanggup membangun secara keseluruhan,” tutur JK pada acara temu administrator muda Indonesia di Kampus Unpad Jatinangor, Senin (24/10).
Dikatakan, dewasa ini anggaran pembangunan lebih banyak dibebankan kepada pemerintah.
Sehingga, kata dia, pemerintah membutuhkan usaha yang lebih banyak agar meraih pendapatan serta menghasilkan.
“Pemerintahan bukan lagi pemerintahan umum dan butuh orang-orang terbaik untuk mengisi posisi di pemerintahan,” tuturnya.
Ia mengatakan, untuk memajukan wilayah itu membutuhkan komunikasi yang baik antar perorangan.
” Kemajuan bisa tercapai melalui prestasi dan pemerintah pun harus mempromosikan orang-orang yang memiliki kemampuan,” ucapnya.
Menurut JK, pemerintahan harus fleksibel dalam melihat sesuatu agar realisasinya lebih cepat, akurat yang juga diimbangi pemanfaatan teknologi.
Sekarang, kata dia, memasuki tahapan yang membahayakan akibat otonomi yang berdampak terjadinya penyekatan-penyekatan yang luar biasa.
Salah satu contoh, kata dia, misalnya PNS di Kab. Garut seolah tak bisa pindah ke Kota Tasikmalaya.
Kenapa demikian, kata dia, itu akibat terkendala dengan prinsip yang sebenarnya PNS itu akan menjadi perekat nasional.
Siapapun kepala dinas (kadis) yang berhasil di salah satu provinsi, kata dia, harus bisa pindah ke provinsi lainnya menukarkan kemampuannya itu.
“Ini upaya perbaikan, agar bagaimana pun PNS untuk tetap menjadi perekat nasional dan sifat nasional itu memang harus terus digali,” tuturnya. (Azis Abdullah)
