Connect with us

HUKUM

Kejari Telah Terima Berkas Kasus Video “Vina Garut” dari Penyidik Polres

|

GARUT, (KAPOL).- Penanganan kasus video “Vina Garut” yang sempat viral kini memasuki babak baru.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut sudah menerima berkas kasus tersebut dari penyidik Polres Garut.

“Kita memang telah menerima berkas kasus video “Vina Garut” dari pihak penyidik Polres Garut. Berkas perkaranya kami anggap sudah P21 atau dinyatakan lengkap,” ujar Kasipidum Kejari Garut, Dapot Dariarma, Jumat (25/10/2019).

Menurut Dapot, berkas kasus perkara itu diterima pihaknya dua hari yang lalu.

Namun dari tiga tersangka yang telah ditetapkan, penyidik Polres Garut baru menyerahkan satu berkas perkara dengan tersangka V yang merupakan pemeran perempuan dlam video tersebut.

Sedangkan untuk berkas perkara dua tersangka lainnya dengan tersangka W dan D tutur Dapot, hingga saat ini masih belum lengkap sehingga belum diserahkan penyidik Polres Garut ke Kejari. Namun diperkirakan, minggu depan kedua berkas itu akan menyusul dilimpahkan ke Kajari dan dinyatakan P21.

Dapot menyatakan, sebelumnya pihaknya sempat mengembalikan dua berkas perkara dengan tersangka masing-masing V dan W ke pihak penyidik Polres Garut.

Hal ini dikarenkan berkas perkara yang masih belum lengkap karena masih ada kekuarangan alat bukti terkait hasil digital forensik video.

“Kini berkas perkara dengan tersangfka V susah dilengkapi oleh penyidik Polres Garut dan telah dilimpahkan kembali kepada kami. Berkas perkara ini kami nayatakan P21 karena memang petunjuk yang kami berikan ke penyidik sudah dipenuhi,” katanya.

Diungkapkan Dapot, dirinya juga sudah memberikan laporan kepada Kajari Garut terkait berkas perkara dengan tersangka V yang telah dilimpahkan kembali dari penyidik Polres Garut serta sudah dinyatakan P21.

Untuk selanjutya berkas tersebut akan dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri Garut.

Namun sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Garut, dikatakan Dapot, pihaknya terlebih dahulu akan menunggu pelimpahan dua berkas lainnya yakni atasnama tersangka W dan D.

Hal ini bertujuan agar pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri bisa dilakukan berbarengan.

“Kita ingin sidangnya bareng antara tersangka V, W, dan D. Hal ini untuk memudahkan jalannya persidangan dan tidak menyita waktu terlalu lama,” ucap Dapot.

Dapotpun menjelaskan, jalannya persidangan perkara video “Vina Garut” ini akan berlangsung secara tertutup. Namun saat persidangan dengan agenda putusan hakim, maka jalannya persidangan akan dilakukan secara terbuka.

Untuk persidangan perkara ini tambah Dapot, pihaknya telah menyiapkan empat jaksa penuntut umum (JPU), di antaraya Patricia, Fiky, dan dirinya sendiri.

Semua bukti yang diperlukan dalam kasus tersebut dinilainya sudah terpenuhi sehingga tidak akan ada kesulitan yang dihadapi.

“Para tersangka akan kami jerat dengan Undang-undang Pornografi. Pada awalnya sempat muncul keraguan untuk menggunakan pasal ini tapi kami sudah sepakat untuk mempertahankannya,” kata Dapot. (KAPOL)***

Foto | Kasipidum Kejari Garut bersama dua JPU lainnya yang disiapkan untuk persiadangan kasus video “Vina Garut” yang berkas perkaranya kini sudah dinyatakan P21.

Diskusikan di Facebook

HUKUM

Advokat Dirugikan Secara Konstitusional

|

JAKARTA, (KAPOL).- Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) hari ini Jumat, 1 Maret 2019 melakukan uji materi Pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: “Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”.

Petrus  Bala Pattyona selaku Pemohon dalam pengujian ini memberi kuasa kepada 28 Advokat dari berbagai daerah seperti H. Rusdi Taher, OK Jusli, H.Agam Rizky Monzana, Arthur Yudi Wardana dari KAI DPD Jawa Barat. Ada juga dari Pekanbaru Baru seperti Sahala Hutabarat dan Linda Theresia Silalahi. Juga Riswanto Lasdin dari Palu dan Anthony Yuda Timor dari Semarang.

Petrus selaku pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 458 ayat 6 UU. Pemilu telah merugikan, tidak memberikan kepastian hukum  karena Majelis DKPP pernah menolaknya dalam persidangan di DKPP yang berlangsung di Gedung Arsip Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018 saat mendampingi 4 Komisioner KIP Nagan Raya selaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam persidangan Petrus ditolak karena adanya frasa Penyelenggara Pemilu tidak dapat mengusahakan kepada orang lain. Sementara Mohamad Yasin dkk dari Komisioner KIP Nagan Raya telah hadir dalam persidangan, dan  Petrus pun sudah  mendapat surat kuasa namun  ditolak untuk mendampingi.

Atas penolakan tersebut Petrus merasa sebagai advokat telah mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 UUD 45, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum”, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. 

Setiap orang berhak atas pengakuan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum serta setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan hukum yang adil. 

Menurut H.Agam Rizky Monzana adanya ketentuan dalam pasal 458 ayat 6 tersebut telah merugikan dan membatasi profesi advokat serta merupakan pembatasan hak-hak  konstitusional para advokat.

Adanya ketentuan tersebut membatasi ruang gerak profesi advokat sehingga MK harus menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ujar Wakil Ketua dari KAI Jawa Barat tersebut.

TPPA dalam petitum permohonannya memohon agar MK menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 458 ayat 6 khusus frasa “tidak dapat menguasakan kepada orang lain”  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rusdi Taher salah satu Pemohon menyatakan frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain harus dibatalkan karena MK pernah membatalkan suatu frasa sebagaimana dalam putusan MK Nomor 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 saat MK membatalkan frasa suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan sebagaimana dalam Pasal 335 KUHP. Juga dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang menafsir frasa empat pilar berbangsa dan bernegara.

Arthur Yudi Wardana salah satu Pemohon menyatakan ketentuan tersebut merupakan norma yang tidak jelas, bias, multi tafsir, menimbulkan multi tafsir, perlakuan yang tidak adil dan tidak ada kesamaan di hadapan hukum.

Permohonan tersebut telah diterima Kepaniteraan MK dengan Nomor 1865/PAN.MK/III/2019, Sidang sendiri hingga kini belum dijadwalkan oleh Kepaniteraan MK.

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

HUKUM

Kompolnas Terima Delegasi ICAC Hongkong

Kerjasama merupakan kata kunci penting dalam menjalankan sebuah organisasi, baik kerjasama internal maupun kerjasama eksternal. Baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri. Termasuk menjalin komunikasi untuk saling memahami masing – masing lembaga guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, peranan dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Diskusikan di Facebook

|

JAKARTA, (KAPOL).- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menerima kunjungan kerja delegasi dari Independent Commission Againts Corruption (ICAC) – Hongkong, Senin (25/2/2019) .

Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi menyampaikan keterangan bahwa ICAC itu sama dengan KPK kalau di Indonesia.

“Kunjungan kali ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Kompolnas RI berkunjung ke ICAC pada tahun lalu. Pertemuan sebelumnya tentu perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas, terutama di bidang pemberantasan korupsi,” katanya.

Lebih jauh Dede menjelaskan delegasi ICAC HongKong dipimpin oleh Mr. Simon Peh (Komisioner), didampingi Ms. SallyKwan, dan Mr. Lawrence Chung. Sebenarnya total delegasi ada 6 orang.

“Kebanyakan delegasi dari Tim Internasional Liaison & Training Officer karena memang ada rencana untuk meningkatkan kerjasama di bidang pelatihan dalam pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan lebih baik lagi,” ujar Dede.

Sementara itu dari Kompolnas sendiri dihadiri oleh 6 Komisioner Kompolnas dan beberapa pejabat terasnya. Di samping pennyampaian tentang profil Kompolnas, juga penjelasan tentang pelaksanaan pengawasan Polri, kerjasama pengawasan internal, kerjasama pengawasan eksternal, kerjasama luar negeri, dan kerjasama pengawasan dengan KPK dan organisasi penggiat anti korupsi lainnya.

Di samping itu ada diskusi beberapa contoh penganan korupsi yang dilakukan Polri, juga peran Kompolnas dalam pengawasan penganan perkaranya. Lalu diakhiri dengan tanya jawab dan sesi foto bersama.

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

HUKUM

Polda Jabar Periksa Sekda Kabupaten Tasik dan Stafnya

|

BANDUNG, (KAPOL).- Ditreskrimsus Polda Jawa Barat memeriksa Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Abdul Kodir dan sejumlah stafnya. Informasi yang dihimpun Kapol di Mapolda Jawa Barat, pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penyelewengan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017.

Direktur Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jabar, Kombes Samudi membenarkan terkait penyelidikan masalah itu. “Kita baru memmintai keterangan dari sekda dan sejumlah stafnya. Hasilnya belum bisa disampaikan, karena masih tahapan pemeriksaan,” katanya, Senin (1/10/2018). Samudi menambahkan pihaknya belum bisa memberikan keterangan mendetail terkait hal tersebut.

“Nanti akan ada gelar perkara lagi, agar bisa menentukan terkait apakah nantinya kasus itu cukup atau tidak jika statusnya dinaikan,” imbuhnya.

Sekda Kab. Tasikmalaya dan sejumlah staf disana, sudah dimintai keterangannya terkait dugaan penyelewengan dana hibah 2017. Dana tersebut berupa program dukungan dan bantuan untuk pondok pesantren.

“Itu perkara dana bantuan untuk pontren. Bukan sekda saja yang dimintai keterangan, kemarin ada beberapa pelaksana atau bawahannya sekda yang juga ikut diperiksa,” ucapnya.

Untuk sementara, lanjut Samudi, pemeriksaan pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baru baru dilakukan pada Sekda dan stafnya saja. “Stafnya sudah. Semuanya kita periksa dan lebih dari dua orang,” tuturnya.

“Sabar saja wartawan, kata dia, pada waktunya pun Polda Jabar akan melakukan press rilis,” ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Abdul Kodir belum bisa dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Dihubungi via sambungan telpon, nomornya dalam keadaan non aktif. (Aziz/Imam Mudofar)***

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

TREN