GARUT, (KAPOL).- Kericuhan yang telah beberapa kali terjadi antara pengemudi angkutan umum berbasis online dan konvensional di Garut disesalkan jajaran Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Jika Pemkab Garut tak segera menyesaikan permasalahan ini, Organda Garut mengancam akan menggelar aksi mogok jalan besar-besaran.
Ancaman tersebut dilontarkan langsung Ketua Organda Garut, Yudi Nurcahyadi, Senin (24/6/2019).
Hal ini menyikapi seringnya terjadi kericuhan yang antara pengemudi angkutan umum berbasis online dengan konvensional di Garut selama ini.
Menurut Yudi, sejak awal keberadaan angkutan umum berbasis online di Garut sudah menimbulkan ketegangan.
Namun dengan berbagai pertimbangan para pengusaha angkutan umum di Garut akhirnya membiarkan keberadaan angkutan online.
“Hingga saat ini para pengusaha angkutan umum di Garut masih belum bisa menerima keberadaan angkutan online. Namun dengan berbagai pertimbangan, mereka akhirnya memilih untuk membiarkannya,” ujar Yudi.
Ia juga menyebutkan hingga saat ini belum ada pihak manapun yang berupaya memediasi antara pihak angutan online dengan konvensional.
Begitu juga halnya dengan pihak pemerintahan di Garut yang juga seolah tak mau tahu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Padahal diakui Yudi, sejak awal pihaknya sudah meminta Pemkab Garut untuk segera mencari solusi terkait permasalahan ini.
Bahkan terakhir, pada bulan puasa lalu ia juga sudah menyampaikannya kepada Kapolres Garut.
“Sayangnya apa yang telah kami sampaikam itu sama sekali tak ditanggapi. Akibatnya pada sepekan terakhir, sudah beberapa kali terjadi bentrokan antara pengemudi angkutan online dengan konvensional,” katanya.
Menurut Yudi, bentrokan yang terjadi dipicu oleh ulah pengemudi angkutan online yang memaksa untuk mengantar penumpang.
Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian jika angkutan online hanya boleh mengantar hingga ojek pangkalan.
Masih menurut Yudi, kekesalan para pengemudi angkutan konvensional juga disebabkan sikap para pengemudi angkutan online yang terkesan tak menghargai angkutan lain.
Mereka sudah berani memakai atribut saat masuk wilayah pangkalan angkutan konvensional.
Di sisi lain Yudi mengaku bisa memahami keberadaan angkutan online di Garut tak akan bisa dilarang seiring perkembangam zaman.
Namun ia meminta agar regulasinya jelas supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti yang selalu terjadi selama ini.
“Keberadaan angkutan online itu bukan untuk dilawan selama regulasinya jelas. Saya sarankan agar pihak terkait duduk bersama untuk membicarakan hal itu,” ucap Yudi.
Terkait kemarahan yang ditunjukan
pengusaha angkutan umum dan ojek pangkalan baru-baru ini, Yudi menilai hal itu sebagai sebuah hal yang wajar.
Hal itu akibat ketersinggungan yang mereka rasakan apalagi banyak yang menduga berkurangnya pendapatan angkutan umum karena adanya angkutan online.
“Yang namanya sudah urusan perut sudah susah makanya permasalahannya harus dibicarakan baik-baik. Jangankan di Garut, di Bandung saja bisa saling menghargai,” katanya.
Yudi mempersilakan semua pihak yang bertindak anarkis untuk diproses hukum. Pihaknya pun akan melakukan gerakan jika ada perlawanan dari angkutan online.
Menurutnya, jika online melakukan gerakan, berarti sudah mengesampingkan hukum.
Pihaknya pun akan melawan keberadaan angkutan online kalau mereka kesampingkan aparat.
Dalam kesempatan itu Yudi meminta kepolisian bertindak tegas jika dari dua belah pihak melakukan aksi anarkis.
Lebih jauh diungkapkannya, dalam waktu dekat Organda akan mengumpulkan ojek pangkalan, delman, dan angkutan umum.
Pihaknya akan merencanakan aksi mogok massal untuk melawan keberadaan angkutan online dan menyuarakan aspirasi.
Sementara itu Bupati Garut, Rudy Gunawan meminta semua pihak agar menahan diri.
Saat ini pemerintah pusat, tengah menggodok regulasi mengenai angkutan online.
“Sabar dulu, jangan dibawa anarkis. Sweeping juga tidak tepat. Semuanya harus mendapat perlindungan. (Aep Hendy)***
