TASIKMALAYA, (KAPOL).-Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2017 terus mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pendataan dan memutakhirkan data penduduk miskin secara bertahap.
Meski Dinas Sosial berdalih bahwa pendataan dan pemutakhiran harus dilakukan serempak alias tidak parsial, namun faktanya pada tahun berikutnya saat program bantuan dari pemerintah pusat mulai dilaksanakan, data kemiskinan yang digunakan tetap sesuai basis data terpadu hasil sensus tahun 2011.
Pada akhir tahun 2018 lalu, Komisi 4 sempat berkonsultasi ke Dinsos Provinsi Jawa Barat dan hasilnya cukup mencengangkan. Bahwa pemerintah daerah memiliki kesempatan seluas luasnya untuk updating data penduduk sekalipun hanya perubahan lima KK. Misalnya, tetap harus dilayani demi ketepatan sasaran program-program bantuan kemiskinan seperti BPNT atau PKH.
“Tahun ini kita dorong kepala daerah, agar mengeluarkan Peraturan Bupati yang ada klausul membolehkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk operasional updating data fakir miskin,” papar Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi, Jumat (19/7/2019).
Hal ini, dikatakan dia, untuk menjawab persolan desa yang belum siap melakukan pendataan penduduk akibat tidak mrmiliki biaya operasional. Termasuk sebagai solusi bagi Dinas Sosial yang kerap mengeluhkan minimnya anggaran pendataan. Sehingga dengan adanya dana khusus pendataan penduduk, persoalan pembagian bantuan kemiskinan dalam hal ketidaktepatan sasaran tidak lagi terjadi.
Ditambahkan Ami, jika data sudah di-update dan disahkan di tingkat desa, maka Desa harus segara menggelar musyawarah desa berkaitan dengan data-data hasil update. Hal ini secara otomatis data peserta Jamkesmas akan ikut tersortir
“Kita tinggal lihat apakah kemudian Dinsos melakukan update data ke pusat atau tidak. Tahun ini diharapkan sudah selesai,” tutur Ami.
Hingga hari ini penerima bantuan jaminan kesehatan melalui APBN itu sekitar 700 ribu jiwa dan dari APBD Kabupaten Tasikmalaya sekitar 200 ribu jiwa. Jika dikalkulasi maka 900 ribu jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya atau setengah penduduk Kabupaten Tasikmalaya itu miskin. (Aris Mohamad F)***
