PANGANDARAN, (KAPOL).- Tim Konsultan Bidang Reformasi Dan Birokrasi Markas Besar Polri lakukan uji kopetensi jajaran Polisi Resort serta beberapa unsur masyarakat di Pangandaran.
Staf Ahli Kapolri M. Gaussyah mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dalam rangka pengukuran kinerja kepolisian di tingkat Polres. Pengukuran kinerja tersebut, kata Gaussyah dilakukan di 70 Polres seIndonesia.
“Dan untuk di daerah Jawa Barat yang terpilih yaitu Polres Ciamis dan Polres Kab Cirebon untuk Polda Jabar,” ungkapnya, Jumat (21/4/2017).
Alasannya hanya dua Polres yang ditunjuk di Jawa Barat, menurut dia, karena Polres Ciamis dan Polres Kab Cirebon, dapat mewakili dua tipologi.
“Polres Ciamis meliputi tipologi Polres Perairan, sedangkan Polres Cirebon tipologi daerah konflik,” ujarnya.
Gaussyah menjelaskan tujuan dari kegiatan pengukuran kinerja ini adalah untuk mengetahui sejauhmana reformasi di Polres Ciamis itu sudah dilakukan dan sudah sejauhmana yang dirasakan oleh masyarakat.
“Sehingga kami dalam proses pengukuran ini juga melibatkan masyarakat, untuk diminta persepsinya, sejauhmana mereka merasakan manfaat atau dari perubahan tata kelola di kepolisian, termasuk tentang penilaian pelayanan publiknya,” jelasnya.
Hasil dari pengukuran kinerja ini, kata dia, menjadi bahan pengambil kebijakan bapak Kapolri untuk melihat tentang arah dan strategi reformasi dari kebijakan Polri. Kemudian kebijakan Kapolri untuk menentukan kualitas SDM Polri yang paling ideal.
Lanjut dia, selanjutnya ketentuan sarana dan prasarananya. Seperti di Polres Ciamis, cocok tidak dengan adanya Satuan Polisi Perairan dengan memiliki jenis kapal patroli tipe C3 atau C8, apakah itu sesuai dengan wilayah geografinya yang ada di Polres Ciamis.
Kemudian menjadi bahan evaluasi untuk menentukan tentang piranti-piranti apa yang harus dipersiapkan baik itu di level Mabes, Polda dan Polres, untuk membantu kesatuan fungsi yang ada di Polres Ciamis supaya lebih efektif.
“Bekerja untuk apa, yaitu untuk melayani, melindungi masyarakat dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, menurut Gaussyar, idealnya melihat dari adanya pemekaran kabupaten atau, itu idealnya harus memiliki satu Polres.
“Seperti Pilres Ciamis, idealnya harus dimekarkan, dan membentuk Polres di Kab Pangandaran,” ucapnya.
Namun, menurut dia, masalahnya adalah pertama dari kesiapan SDMnya baik itu dari jumlah anggota maupun dari segi kopentensinya.
“Ya gak bisa juga kabupaten dimekarkan kita juga ikut dimekarkan, belum tentu jumlah personil cukup untuk membentuk polres baru, termasuk dari kesiapan sarana dan prasarananya, bagaimana Polres bisa terbentuk sementara lahannya belum tersedia, Mako dan asramanya tidak ada, belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
Sementara untuk kapal patroli yang dimiliki oleh Polisi Perairan di Pangandaran Polres Ciamis, menurut Gaussyah kurang memadai, pasalnya perairan di Pangandaran sangat luas dan berada di perairan internasional.
“Jadi harus kapal yang lebih besar yakni tipe B supaya bisa menjangkau seluruh oerairan di wilayah hukumnya. Kalau kapal tipe A saya rasa sangat berat dari biaya perawatannya,” ucapnya.
Rombongan dari Mabes Polri, Polda Jabar diantaranya Kombes Pol M. Khaerudin (Ketua Team Penilai), M. Gaussyah (Penilai), Noviyanti Wahyuni Admagama (anggota tim), AKBP Djoko Priyono (Pendamping Penilai/Kabag RBP Polda Jabar) langsung meninjau kapal patroli milik Polisi Perairan yang ditambatkan di pelabuhan PPI Cikidang Babakan Pangandaran. (Agus Kusnadi)***
