Mahasiswa Gagal Aksi

MAHASISWA Garut gagal turun ke jalan

GARUT, (KP).-
Selama ini masyarakat termasuk mahasiswa Garut dikenal kritis menyoroti kebijakan pemerintah. Tak aneh bila kehadiran orang penting di Garut sering diwarnai aksi unjuk rasa.

Namun lain halnya ketika Pesiden RI Joko Widodo datang ke Garut, Minggu (5/7/2015), situasi Garut tampak sepi, padahal sebelumnya tersiar kabar akan terjadi aksi besar-besaran penolakan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

Selidik punya selidik, ternyata rencana aksi turun ke jalan yang akan dilakukan sejumlah organisasi mahasiswa untuk menolak kedatangan Jokowi itu batal karena adaya “iimbauan” dari aparat keamanan agar mereka tidak melaksanakan aksi demontrasi di jalanan. Bahkan semua kantor sekretariat organisasi mahasiswa pun mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sejumlah apa­rat keamanan baik dari Kepo­li­si­an maupun TNI berpakaian preman pun sengaja ditempatkan di setiap kantor sekretariat.

Hal ini membuat para mahasiswa menjadi enggan atau “ki­kuk” untuk menjalankan aksi. Ja­ngankan untuk turun ke jalan, be­ranjak ke halaman kantor se­kre­tariat pun mereka nampak enggan karena merasa terus diawasi.

“Tadinya kita memang mau menggelar aksi turun ke jalan, akan tetapi karena berbagai hal yang tak bisa kami tanggulangi termasuk di antaranya adanya himbauan dari pihak kemanan, maka kami urungkan rencana tersebut. Namun kami tetap kirimkan surat kepada Jokowi me­lalui perwakilan dari petugas kea­manan,” ujar Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indo­ne­sia (KAMMI) Kabupaten Garut, Yan­to Sugiyanto didampingi Kor­lap Dony Nugroho saat ditemui di sekretariatnya di Kam­pung Citeureup, Kelurahan Su­ka­galih, Kecamatan Tarogong­kidul.

Dituturkan Yanto, ada tiga pucuk surat yang dititipkan KAM­MI kepada perwakilan pe­tugas keamanan agar disampai­kan ke langsung ke Jokowi. Yang pertama adalah “Surat Cinta Ter­buka Dari Mahasiswa Garut”, ke­dua “Puisi Cinta Untukmu Wa­hai Presiden”, dan ketiga “Raport Merah Jokowi-JK”.

Pada awalnya ketiga surat itu akan langsung dibacakan di jalanan berte­patan dengan kendaraan yang membawa Jokowi lewat. Namun niat itu pun akhirnya tak bisa dilaksanakan karena adanya “himbauan” dari aparat keamanan.

Menurut Yanto, Jokowi me­mi­liki raport merah karena mem­buat nilai tukar rupiah ter­ha­dap dolar Amerika terus me­rosot dan membuat harga BBM tidak stabil. Disamping itu Joko­wi hendaknya segera mengevaluasi kinerja kabinetnya yang ki­a­n melesu, mengurangi kerja sa­ma dengan negara asing yang me­rugikan Indonesia, serta se­ge­ra membuat harga kebutuhan pokok menjadi stabil.

“Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini ada kebijakan Jokowi yang lebih membela dan mensejahterakan kepentingan asing atau “aseng” daripada pri­bumi. Ini terbukti dengan ada­nya ribuan warga Cina yang da­tang ke Banten untuk menjadi pekerja di tanah air. Hal ini sangatlan ironi di saat warga pribumi masih banyak yang jadi pengangguran dan tidak berpenghasilan,” katanya.

Salah seorang anggota KAM­MI juga mengakui kalau kantor sekretariatnya sejak kemarin malam selalu diawasi petugas keamanan. Bahkan ada juga petugas keamanan berpakaian preman yang ditugaskan khusus untuk “nongkrong” di dalam se­kre­tariat. (A Hendy)