Mengacu BPS, Realisasi BPNT Tidak Tepat Sasaran

SUMEDANG17 views

SUMEDANG, (KAPOL).- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumedang, Asep Tatang Sujana membenarkan telah terjadi ketimpangan pemanfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sumedang.

Fakta di lapangan, kata dia, ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar berhak tapi tak menerima bantuan.

Sebaliknya, ujar dia, ada KPM yang tak berhak tapi kenyataannya malah menerima bantuan tersebut.

Hal itu terjadi, ujar dia menambahkan, karena daftaran keluarga penerima manfaat masih mengacu rujukan pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita tak bisa menolak atau mengganti data-data pemanfaat itu, karena sudah menjadi ketentuan pemerintah pusat. Kades, camat, bupati atau gubernur sekali pun tak bisa mengganti data itu,” ucapnya.

Namun, kata dia, untuk ke depannya persoalan itu akan segera diminimamalisi dengan dilakukannya olah basis data terpadu (BDT) oleh Pemkab Sumedang.

Data penerima manfaat realisasi BPNT yang sekarang, kata dia, sudah tidak bisa dirubah lagi.

Berkaca dari itu, kata dia, marilah bersama-sama kembali mengusulkan data pemanfaat yang sesuai dan dibantu RT, RW, Kadus dan Pemdes.

Agar, kata dia, realisasi BPNT di Sumedang untuk tahun kedepannya, bisa benar-benar tepat sasaran.

Ia berpesan, tujuan BDT dibantu aparat di tingkat desa agar bisa mengakomodir keluarga pemanfaat yang sebenar-benarnya atau tepat sasaran.

“Tolong, jangan mengakomodir pemanfaat yang didasari kedekatan emosional misalnya seseorang diakomodir hanya karena ada ikatan saudara atau keluarga,” ujarnya.

Jumlah bantuan tersebut, kata dia, pemanfaatnya sudah ditentukan pemerintah pusat yakni untuk sebanyak 100.743 pemanfaat.

Diketahui, beberapa pemerintahan desa di Kabupaten Sumedang sempat kelimpungan menjawab pertanyaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa tak terakomodir menjadi pemanfaat bantuan itu.

Kades Sukarapih, Setiawan Saputra membenarkan jika pemanfaat realisasi program Kemensos melalui Bank Rakyat Indonesia tersebut dianggapnya kurang tepat sasaran.

“Data pemanfaat rujukan pusat itu, tak kekinian yang imbasnya banyak warga miskin atau pemanfaat yang sebenarnya tak terakomodir,” ucapnya.

Benar, kata dia, mereka yang tak terakomodir pun acap kali mengadukan hal itu ke pemdes.

“Kami bingung, data pemanfaat sudah ditentukan dari pusat yang mengacu dari BPS. Semoga realisasi kedepannya ada komunikasi dengan pemdes,” katanya.

Warga, kata dia, kadang tak paham mekanisme dan pendataan pemanfaat dari program itu dan imbasnya aparat pemdes sendiei yang menjadi bingung.

Pemanfaat program itu khususnya di Desa Sukarapih, kata dia, sekira lebih dari tiga ratus orang.

“Pemanfaatnya menerima bantuan yang realisasinya, melalui BRI-Link rekanan BRI yang ada di masing-masing desa,” ujarnya.

Diharapkan, realisasi kedepan memanfaatkan beberapa bumdes yang juga mengelola BRI-Link.

Alangkah optimal, kata dia, jika bumdes yang mengelola BRI-Link diberdayakan yang juga ada pendataan ulang calon pemanfaat.

Hal itu, kata dia, agar optimal realisasinya dan tak ada perselisihan warga di lapangan.

“Jika sudah seperti ini, warga komplain, tetap pemdes yang dipertanyakan oleh warga. Seharusnya, sejak awal ada komunikasi agar realisasi tepat sasaran,” ucapnya.

Bukan masalah besaran bantuan atau pun hal yang lainnya, kata dia, ya setidaknya pemdes dilibatkan agar bisa menekan masalah.

Semoga, kata dia, nasalah yang terjadi menjadi bahan evaluasi Dinas Sosial dan Pemkab Sumedang. (Devi S)***