GARUT, (KAPOL).- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut “Ngoceak”, karena selama ini Pemerintah Kabupaten Garut tak pernah memberikan bantuan untuk menjalankan program PGRI.
Padahal, organisasi lain acap kali menerima bantuan anggaran setiap tahunnya.
Ketua PGRI Kab. Garut, Mahdar mengatakan, terakhir PGRI mendapat bantuan anggaran ketika Kabupaten Garut dipimpin Dede Satibi.
Oleh karena itu, sekarang ini PGRI berharap agar Pemerintah Daerah bisa menganggarkan untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan program PGRI itu sendiri.
“Kami berharap agar PGRI dianggarkan oleh pemerintah tiap tahun dengan harapan peningkatan kinerja dan pengurus,” kata Mahdar, Jumat (10/11/2017).
Ia mengatakan, di luar Garut bantuan untuk PGRI ada yang mendapatkan anggaran per tahunnya mencapai Rp 500 juta. Bahkan, di Kab. Garut juga ada organisasi yang mendapat bantuan anggaran Rp 300 Juta per tahun.
Sehingga sudah selayaknya PGRI Garut memperoleh perhatian khususnya dalam segi anggaran untuk peningkatan mutu guru.
“Organisasi PGRI yang punya basis besar di keguruan kenapa tidak mendapatkan bantuan ?. Kalau soal efektivitas anggaran, contoh saja sekarang guru dituntut untuk Peningkatan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB),” tuturnya.
Guru dituntut memiliki dua Kompetensi yang harus ditingkatkan, kata dia, yakni melalui kompetensi pedagogik dan profesional.
“Guru dituntut untuk lebih inovasi dalam pembelajaran dan ada bidang untuk peningkatan mutu itu,” ucapnya
Menurut Mahdar, apabila PGRI mendapat suplai anggaran, ia meyakini bahwa organisasi keguruan itu bisa lebih meningkatkan sinergitas dalam peningkatan mutu guru di Kab. Garut.
“Insya Allah kami tidak akan seenaknya, tapi ikuti aturan dan siap diperiksa Inspektorat. Ini organisasi profesi yang membantu pendidikan. Ada 8 ribu guru yang sudah punya KTA. Sudah sewajarnya PGRI mendapatkan bantuan, karena itu-itu juga orangnya, guru-guru anggota kami bagian dati staf Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi keinginan PGRI untuk mendapatkan bantuan, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan sebenarnya program tersebut sudah ada di masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Sehingga untuk sementara ini hal tersebut dapat dimaksimalkan di Dinas Pendidikan itu sendiri.
“Peningkatan mutu pendidikan untuk pelatihan-pelataihan ada di Dinas mungkin dia secara langsung, kalau tidak langsung mungkin ada program. Tapi usulan anggaran itu mudah-mudahan bisa dianggarkan nanti, kalau diajukan lagi,” ujar Helmi. (Dindin Herdiana)***
