BANJAR, (KAPOL).- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, secara resmi menutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3/2019).
Bersamaan itu, Ketum PBNU KH Said Aqil Siraj, menyerahkan rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 kepada Pemerintah melalui Wapres, Jusuf Kalla.
Diantara isi rokemendasi itu, berkaitan masalah kewarganegaraan, kebangsaan dan masalah lingkungan hidup.
Pada kesempatan itu, Kh.Said Aqil Siraj, menjelaskan, sistem kewarganegaraan suatu negara bangsa (muwathonah, citizenship) tidak dikenal istilah kafir. Karena, warga negara itu memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan konstitusi.
“Istilah kafir berlaku saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekkah, untuk menyebut orang yang menyembah berhala dan tidak memiliki agama yang benar. Setelah Nabi Muhammad Hijrah, tidak ada lagi istilah kafir untuk orang non muslim di Madinah,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait konstitusi, Indonesia bukan darul fatwa, bukan negara agama. Kendati itu, seluruh warga diharuskan beragama.
Berkaitan lembaga yang berhak memberikan fatwa, ditegaskan dia, itu adalah hak Mahkamah Agung. Kalaupun NU, hanya sebatas mengeluarkan hasil musyawarah Alim Ulama saja.
Terkait Money Game atau lebih dikenal Multi Level Marketing (MLM) yang terbukti ada unsur tipu muslihat (ghoror), tidak transparan, kemudian ada syarat yang menyalahi prinsip akad serta ada transaksi berbentuk bonus yang bukan barang, hukumnya itu haram.
Berkaitan masalah sampah plastik, dikatakan dia, Indonesia terbesar kedua dunia setelah Cina.
Diantara penyebabnya itu, faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat terkait bahaya sampah plastik itu. Padahal, sampah plastik itu berpotensi merusak ekosistem dan kesehatan.
Terakhir, dia berharap Indonesia mampu mengopimalisasi perdamaian dunia, Islam santun dan anti radikalisme, melalui Islam nusantara itu.
“NU sudah empat kali mempetemukan faksi yang bertentangan di Afganistan. Menengahi konflik Sunni-Syiah di Qatar. Selain itu, intens menjembatani perdamaian antara Komunitas Uighur dan Pemerintah Tiongkok,” kata Kiai Said.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengapresiasi rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Munas Nu 2019. Seiring hasilnya itu, banyak gagasan strategis untuk Indonesia lebih baik dimasa mendatang.
Misal, dikatakan RI 2, untuk pananganan sampah plastik itu, diharuskan memasukkan elemen budaya. Hal ini penting untuk merubah perilaku masyarakat, supaya menghindari bahaya sampah plastik.
” Sampah plastik itu tahan 100 tahun, tidak hancur, beda dengan kertas dan buah-buahan ,”ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, sampah plastik itu sebagai akibat teknologi industri dan perubahan budaya.
“Sumbernya semua berlatar kemalasan. Seperti, malas mencuci piring, malas cuci gelas. Kemudian, kalau ke pasar malas membawa keranjang. Inginnya semua itu praktis dan sekali pakai, plastik itu bisa langsung dibuang,”ujarnya seraya menegaskan bahaya sampah plastik dirasakan sampai anak cuc kita. Akibat bertahan, tak terurai sampai 100 tahun itu.
Menurutnya, semua itu tanggungjawab bersama, termasuk perdamaian dunia. Pada kesempatan dia mengaku sedih atas konflik, perang saudara disekitar 15 negara Islam selama ini.
Seperti, Syiria, Mesir, Afganistan dan sejumlah negara lain. Terdekat di Asia, konflik di Filipina.
Semua negara itu, berharap kedaulatan dan keadilan. Dasar negara yang perang itu republik, tapi prakteknya mirip kerajaan.
“Antisipasi peperangan itu, diperlukan pendidikan dan pengetahuan,” ujarnya.
Acara penututupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, dihadiri Wakil Gubernur Jabar, Ruzhanul Ulum, Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, pengurus PBNU, tamu undangan terhormat lainnya. (D. Iwan)***
