SUMEDANG, (KAPOL).- Rencana niatan mengikuti kontestasi di Pilkada 2018 yang dilakukan oleh petahana Bupati Sumedang, Eka Setiawan dan Sekda, Zaenal Alimin jangan sampai mengabaikan kelangsungan pemerintahan.
Kondisi ini, tentunya akan menyita konsentrasi dan waktu bagi bupati serta sekda dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat ini.
Masyarakat Sumedang menyoroti, umumnya para balonbup lebih terkesan banyak melakukan kunjungan bersifat seremoni.
“Yang pasti, kedua pejabat (bupati petahana/sekda) sudah terpecah perhatiannya antara mendahulukan kepentingan publik dengan kepentingan politik kekuasaan yang ingin mereka raih,” tutur
tutur Anggota Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran), Nandang Suherman melalui pernyataan tertulis kepada KAPOL, Selasa (5/12/2017).
Semestinya harus seiring sejalan antara kepentingan publik dengan kepentingan politik dirinya.
Karena politik kekuasaan yang ingin mereka raih kan tergantung kepada tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemkab dimana mereka berdua sebagai penentu kebijakan berperan sangat strategis.
Dia menilai, menjelang pilkada, justru kebijakan yang dibuat selama ini hanya biasa-biasa saja.
Atau sekedar berjalan normatif, tanpa ada terobosan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi warga.
Contoh, persoalan OTD Jatigede, sampai saat ini masih belum tuntas ditangani.
Persoalan K2 Honorer, Persoalan layanan dasar lainnya. Seperti pelayanan KTP, Akte, masih standar saja.
“Ya belum kedengaran menerbitkan terobosan untuk peningkatan layanan dasar tersebut. Kalau berbicara anggaran pun, sama saja. Anggaran masih berpihak kepada elit birokrasi, bukan kepada publik,” ungkapnya.
Padahal, tambah Nandang, kalau saja mereka melakukan terobosan-terobosan yang langsung dirasakan masyarakat, itu akan berdampak terhadap keterpilihan mereka dalam konstetasi pilkada 2018.
“Teu kudu kukurilingan dadakan ayeuna-ayeuna. Yang kadang menurut saya jadi banyak tidak lucunya,” imbuhnya.
Pasalnya, kata dia, mereka “incumbent” relatif mudah diidentifikasi rekam jejaknya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kalau ingin ada perubahan, sambungnya, semestinya, bupati dan sekda menunjukkan upaya-upaya progresif dalam menjalankan roda pemerintahannya.
“Menurut pandangan subyektif saya. Kita bisa telusuri dari kebijakan tahunan, berupa pengalokasian anggaran di APBD. Akan sangat jelas, bagaimana Sumedang semakin menurun kemampuan keuangan daerahnya dalam memenuhi belanja untuk peningkatan layanan dasarnya,” kata dia.
“Sementara yang tetap dicukupi adalah kebutuhan elit birokrasi dan elit politiknya saja. Apalagi sekarang jelang pilkada semua konsentrasi tersita mempersiapkan pencalonan. Mana bisa efektif menjalankan pemerintahan,” ujarnya. (Nanang Sutisna)***
