TASIKMALAYA, (KAPOL).-
Kehadiran negara menjadi salah satu kunci yang bisa mengangkat derajat petani untuk bisa hidup sejahtera. Saat ini sektor pertanian masih jalan di tempat dan belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan HU Kabar Priangan dengan tema “Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Arus Pasar Global” di ruang rapat HU Kabar Priangan Kamis (14/4/2016).
Diskusi tersebut menghadirkan berbagai elemen yang berkaitan dengan pangan, baik pelaku pertanian, kelompok tani, organisasi yang berkaitan dengan pangan, kalangan pemerintah daerah, anggota DPRD yang berkaitan dengan pertanian, dan juga praktisi yang mengerti pertanian.
Akademisi dari Universitas Siliwangi, Dr Dedi Sufyadi mengatakan, kalau sektor pertanian sebuah profesi yang mulia, namun saat ini terus ditinggalkan karena sama sekali tidak menguntungkan dari sisi finansial.
“Petani harus dilindungi oleh negara. Politikal will dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengangkat derajat petani,” katanya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan Kota Tasikmalaya, H Rahmat Kurnia mengatakan sebagian besar masyarakat petani saat ini berprofesi sebagai buruh tani, karena faktanya lahan pertanian masih dikuasai oleh segelintir orang sebagai pemilik modal.
Sehingga, pola pemanfaatan lahan tidak digarap secara optimal. Dan sektor pertanian belum bisa menjadi sumber usaha yang menjajikan. Butuh sebuah sentuhan dari pemerintah, bagaiman menyadarkan para petani dan buruh tani untuk bisa memanfaatkan lahan pertanian sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar.
“Pemerintan harus menyiapkan penyuluh pertanian yang profesional secara kualitas dan proporsional secara kuantitas,” terangnya.
Sedangkan Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Eet Riswana mengatakan, pangan tidak hanya terpaku pada padi saja, tetapi juga terhadap sektor perikanan. Faktanya saat ini sumber daya perikanan khsusnya di laut masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal, karena keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat.
Butuh sarana dan prasarana yang memadai untuk memanfaatkan potensi laut dengan optimal dan itu semuanya sangat tergantung kepada pemerintah. “Potensi laut yang bisa dimanfaatkan baru 30 persen saja, selebihnya belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Dosen di Fakultas Pertanian Unsil, Supriyanto mengatakan, sejauh ini tidak ada pembinaan yang konferehsif dari pemerintah terhadap kalangan petani. Parahnya lagi sistem yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pertanian lebih pada keproyeken sehingga pembangunan dilakukan kadang-kadang di waktu yang tidak tepat.
“Sehingga manfaatnya kurang begitu dirasakan oleh para petani,” katanya.
Tokoh petani Kota Tasikmalaya yang juga Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Barat, Talim Endo Saputra mengatakan, saat ini petani diperlakukan sebagai mesin produksi oleh pemerintah. Faktanya petani yang memiliki beras, tetapi pemerintah yang menentukan harga jual dan harga beli.
“Di sisi ini pemerintah itu licik, petani yang punya beras, pemerintah yang menentukan harga,” jelasnya.
Pengurs Kadin Kota Tasikmalaya, Mumu mengatakan sumber daya petani harus terus ditingkatkan untuk menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas. Sehingga lahan pertanian yang semakin menyempit bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Sudah berupaya menghilangkan kultur asli petani itu sendiri dengan program yang telah dibuatnya.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, dari Komisi B, Cahyo Wandawa mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah berupaya menghilangkan kultur asli petani itu sendiri dengan program yang telah dibuatnya.
Petani itu sudah memiliki kebiasaan menanam banyak sumber pangan baik itu jagung, singkong, kedelai talas dan lain sebagainya dipaksa untuk menaman padi dalam mengejar swasembada pangan. Sehingga kultur menjadi hilang.
Kabid hortikultur Dinas Pertanian Kota Tasikmakaya, Edi R mengatakan pemeritah daerah sudah berupaya membangun sektor pertanian agar menjadi sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani salah satunya dengan menggabungkan unit usaha tani menjadi usaha mikro.
Begitu juga Kepala Sub Bagian Ketahanan Pangann di Setda Kota Tasikmalaya, Ramadhan mengatakan pangan menjadi urudan wajib dari pemerintah, baik itu yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan juga konsumsi.
“Untuk menjamin itu, harus ada sinkronisasi komunikasi antara kalangan petani, pemerintah dan juga penyuluh pertanian, sehingga kualitas pertanian bisa lebih baik lagi,” katanya. (Abdul Latif)
