TASIKMALAYA, (KAPOL).-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya sudah menekankan kepada panitia pelaksana sebanyak tiga kali terkait bebas dari berbau atribut politik sebelum acara.
Pihak panitia pun menyanggupi terkait dengan acara sosialisasi ekonomi syariah di Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Demikian ditegaskan Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya, Triyono Raharjo ketika memberikan keterangan pers di Kantornya Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Kamis (7/2/2019).
“Jadi tidak ada keterlibatan OJK, kami sudah pulang dan tahu persoalan deklarasi itu dari media sosial pada sore hari. Pemberian materi sosialisasi ekonomi syariah hanya memberikan gambaran terkini dan road map untuk tahun selanjutnya. Bisa dilihat dari rekaman videonya,” ujarnya.
Ia membeberkan kronologis awal sebelum acara hingga terlaksananya acara. Pihaknya mendapatkan tembusan proposal dari Forum Ekonomi Syariah Tasikmalaya pada 30 Januari 2019.
Karena sudah disetujui dan ada arahan karena acara berlangsung di Tasikmalaya, maka dikoordinasikan dengan kantor OJK setempat.
“Esok harinya, kami menghubungi KH. Aminuddin Bustomi karena ada acara di ponpes beliau. Awalnya acara itu direncanakan pada 3 Februari, karena pembicaranya Wagub dan sedang ada kesibukan maka digeser ke tanggal 5 Februari. Kami menekankan, acara harus bebas dari berbau politik dan atribut politik. Panitia sudah menyanggupi,” katanya.
Penekanan kedua, ketika bertemu dengan panitia pelaksana KH. Didi Abdul Hadi kembali disampaikan hal tersebut. Bahkan pada ketiga kalinya pengecekan sehari sebelum acara, dan saat itu bersih dari segala macam berbau politik.
“Di hari terakhir, itu yang mengecek bertemu dengan Pak Silmi, KH. Aminuddin dan KH. Didi,” ujarnya.
Ia bercerita, OJK Tasikmalaya menjadi salah satu pemateri mendapatkan kesempatan pertama setelah rangkaian acara seremonial. Lalu dilanjutkan materi dari Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan ditutup dengan doa.
“Kami diberitahu panitia, mau ada riyadul kebangsaan. Bapak kalau mau meninggalkan tempat silahkan. Setelah itupun pamit dan meninggalkan acara,” katanya.
“Saya pikir ini kegiatan internal dari ponpes. Saya sendiri tidak paham arti yang disebutkan panitia tersebut. Perlu digarisbawahi pula, bukan kami yang menentukan tempat karena itu sudah tertuang dalam proposal. Bapak bisa cek, bahwa OJK ikut terlibat itu tidak benar sama sekali,” ujarnya menegaskan. (Inu Bukhari)***
