SUKASARI, (KAPOL).-
Bergulirnya program bantuan pemerintah, menarik perhatian oknum wartawan yang berkunjung ke kantor desa dengan alasan akan meliput realisasi program.
Namun prilaku serta kiprah oknum yang mengaku wartawan tersebut acapkali seperti penyidik aparat penegak hukum.
Tingkah seperti itu tentu saja membuat tak nyaman para kepala desa (Kades) sebagai pengguna anggaran.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kec. Sukasari, Kabupaten Sumedang, Saputra mengungkapkan hal itu kepada Kabar Priangan Online di Jalan Raya Genteng – Sukasari, Kamis (29/10/2015).
Benar, kata dia, mengutip pengakuan para Kades di Kec. Sukasari, oknum wartawan pun sekarang terlihat hilir mudik datang ke kantor desa dengan alasan liputan.
“Heran, setiap pencairan anggaran bantuan dari pemerintah atau realisasi program selalu diikuti maraknya kehadiran oknum wartawan,” katanya.
Bukan dalam artian kades alergi pelaku kontrol sosial, kata dia, tetapi kinerja mereka (oknum wartawan) dianggap sudah melenceng dari kode etik jurnalis.
Bukan liputan, kata dia, datang ke kantor desa pun hanya mencari kesalahan realisasi program.
Ujung-ujungnya, kata dia, meminta imbalan yang modusnya ada kesalahan realisasi bantuan dan akan diberitakan.
“Kondisi tersebut, sudah jelas mengganggu kenyamanan kinerja aparat Pemdes,” tuturnya.
Pola kerja wartawan ‘gituan’, kata dia, tentu saja berbeda dengan jurnalis yang aktivitasnya benar-benar mencari berita.
Menyikapi hal tersebut, pengurus Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas), Ismail Edwin berharap agar para Kades agar tetap waspada.
Benar, kata dia, menurut laporan para kades di Sukasari dan Jatinangor, sekarang ini marak gentayangan oknum wartawan yang membuat tak nyaman kinerja kades.
“Tolong, jika mengarah tindakan pidana seperti pemerasan, sebaiknya lapor saja ke Polisi,” tutur Ismail.
Ia berkeyakinan, semua kades se-Jabar pun sudah pandai menilai tufoksi wartawan. (Azis Abdullah)
Komentar