CIPATUJAH, (KAPOL).-
Dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya tengah mendapatkan permasalahan serius. Yakni kekurangan guru pendidik PNS di tiap-tiap sekolah. Kekurangan guru pendidik ini bahkan dibilang cukup memprihatinkan. Seperti halnya yang terjadi di sejumlah SMP yang ada di Kecamatan Cipatujah.
Selasa (22/03/2016) siang, seluruh Kepala Sekolah tingkat SMP se Kecamatan Cipatujah berkumpul di SMA N 1 Cipatujah. Mereka bertemu langsung dengan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Oleh Soleh untuk menyampaikan keluhan tersebut.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah kami dengar langsung ternyata ada sekolah yang PNSnya itu hanya satu. Kepala sekolahnya saja,” ujar Oleh.
Kondisi tersebut, kata Oleh, kian diperparah dengan banyaknya guru yang memasuki usia pensiun. Sedangkan penambahan guru setiap tahunnya sangat jarang dilakukan. Di tahun 2016 ini saja tercatat ada 175 guru yang masuk masa pensiun.
“Kondisi ini hampir merata. Tidak hanya di tingkat SMP saja. Hampir di semua tingkatan. Termasuk SD,” kata Oleh.
Kecamatan Cipatujah sendiri, lanjut Oleh, menjadi salah satu daerah yang tingkat kekurangan gurunya cukup tinggi. Oleh mengatakan permasalah tersebut harus segera diatasi.
“Harus segera ada solusi. Karena jika dibiarkan kondisinya akan sangat buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Oleh.
Untungnya, kata Oleh, kekurangan guru PNS di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Kecamatan Cipatujah ini tertolong dengan adanya guru honorer atau guru sukwan. Sayangnya, kata Oleh, penghargaan guru sukwan ini terbilang sangat minim. Bahkan upah untuk guru sukwan ini bisa dibilang jauh dari layak.
“Memang, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi paradigma ini jangan dijadikan pembenaran. Harus ada penghargaan yang layak untuk mereka (guru sukwan, red),” lanjut Oleh.
Alternatif solusi yang ditawarkan, lanjut Oleh, harus ada rekrutmen guru PNS besar-besaran di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan catatan, ujarr Oleh, rekrutmen guru PNS ini harus mendahulukan guru sukwan atau guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya.
“Ada yang sudah 8 tahun mengajar dengan status guru honorer. Bahkan ada yang lebih. Tentunya ini harus didahulukan,” kata Oleh.
Alternatif solusi lainnya, kata Oleh, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Paling tidak ada slot anggaran yang cukup besar yang nantinya akan dialokasikan untuk penghargaan dalam bentuk gaji bagi mereka guru honorer.
“InsyaAlloh apa yang disampaikan rekan-rekan guru di Kecamatan Cipatujah ini juga akan saya suarakan di provinsi,” kata Oleh. (Imam Mudofar)
