JATINANGOR, (KAPOL).-
Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Dadang Rochmawan SE, mengatakan bahwa Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional XV serta Liaison Officer (LO), dianggap tak memberdayakan masyarakat lokal khsususnya di Jatinangor.
Dadang berharap agar panitia pelaksana PON dan LO untuk segera dievaluasi.
Menurutnya, terdapat lima venue di Sumedang yang tiga diantaranya di Jatinangor.
“Kenapa harus dievaluasi, karena Panpel dan LO, menjadi ujung tombak suksesnya pelaksanaan PON dan Peparnas,” kata Dadang kepada Kabar Priangan Online, seusai pagelaran seni dan budaya di halaman kantor Kec. Jatinangor, Minggu (29/5/2016).
“Sampai dengan saat ini, kami tak tahu siapa saja nama-nama Panpel dan LO dan memang butuh sosialisasi,” kata Dadang.
Ia berharap agar semua yang terlibat di Panpel dan LO untuk menyertakan data kependudukannya agar jelas.
“Kami berharap, sebelum dibentuk Panpel dan LO, maka Sub PB PON untuk terlebih dahulu menyosialisasikannya,” ujar Dadang.
Dikatakan, dengan sosialisasi maka akan diketahui terkait siapa saja daftaran Panpel dan LO tersebut.
Sehingga, kata dia, bisa diketahui bahwa mereka dari mana saja, apakah warga lokal atau non lokal?
“Kami berharap agar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, untuk lebih berperan menyikapi persoalan tersebut,” tuturnya.
Ia mengatakan, ketika rapat pembahasan masalah itu, sungguh aneh justru akibat dari dinas terkait pun malah tak hadir.
“Ribuan peserta pun dipastikan akan menginap selama 18 hari di Kota Bandung. Padahal, akan lebih efisien jika memanfaatkan apartemen di Jatinangor dan jika begitu maka akan bisa irit biaya,” ucapnya.
Bukan hanya apartemen, kata dia, agar nampak pemberdayaan masyarakat, maka kenapa tidak mereka semuanya sewa rumah milik warga.
“Jika demikian, maka terciptalah pemberdayaan dan manfaatnya pun akan cukup terasa oleh warga,” tuturnya. (Azis Abdullah)
