oleh

Partai Berkarya Ontrog Kantor KPU

SINGAPARNA, (KAPOL).-Sejumlah pengurus Partai Berkarya Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada Senin (22/7/2019), guna menyuarakan kekecewan mereka atas langkah KPU yang telah melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Pemilu 2019 pada Sabtu (20/7/2019).

Mereka menilai melanggar aturan, jika rapat pleno tersebut dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau dismisal dibacakan. Rapat pleno yang digelar KPU itu, dianggap bertentangan dengan ketetapan KPU RI yang berlaku secara nasional alias tidak parsial.

“Di situ disebutkan bahwa rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, dilakukan tiga hari setelah MK membacakan penetapan dismisal,” ujar Ketua Partai Berkarya Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Kurniawan.

Kedatangan rombongan pengurus Partai Berkarya diterima oleh Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya, Aep. Sedangkan Ketua dan seluruh komisioner KPU dikabarkan berada di Jakarta menyaksikan acara persidangan di MK.

Mereka menuntut agar KPU membatalkan hasil rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih karena dianggap di luar ketentuan. Mereka juga mendesak agar KPU segera merespon nota protes yang telah dilayangkan sebelumnya.

“MK sendiri masih melaksanakan sidang terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di antaranya yang diusulkan Partai Berkarya, di sini justru KPU menggelar rapat pleno,” tambah Iwan.

Setelah menyuarakan aspirasinya, rombongan pengurus Partai Berkarya meninggalkan kantor KPU dan berencana untuk kembali mendatangi kantor KPU dalam agenda audiensi. Mereka mengaku akan kembali lagi untuk audiensi dengan seluruh kimisioner KPU, sebab masih membutuhkan kejelasan secara gamblang terkait persoalan tersebut.

Sementara itu Aep menyebutkan, telah mencatat seluruh aspirasi yang disuarakan Partai Berkarya Kabupaten Tasikmalaya, untuk disampaikan kepada Ketua dan para komisioner KPU. (Aris Mohamad F)***