SUMEDANG, (KAPOL).-
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn) Dr TB Hasanudin SE, MM menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang lambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembangunan waduk Jatigede.
“Secara prinsip, negara sudah setuju terkait apa pun yang diajukan oleh Pemda dalam persoalan pembangunan waduk Jatigede. Disesalkan, prosedur birokrasi Pemkab Sumedang yang tak jalan, menjadi salah satu faktor yang menghambatnya,” katanya kepada Kabar Priangan Online, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kab. Sumedang, Kamis (30/6/2016).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku mudah dalam meluruskan berbagai persoalan di daerah termasuk dampak sosial Jatigede.
Jika, kata dia, terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemkab Sumedang, Pemprov Jabar serta pusat.
“Jika segala sesuatunya diorganisir dengan baik, maka negara pun sudah pasti akan memberikan hak-nya,” tuturnya.
Ia berharap agar apa pun masalah di daerah untuk tak selalu dikembalikan ke pusat.
Menurutnya, sudah ada otonomi daerah yang mustinya persoalan di daerah pun bisa diselesaikan dengan baik.
Namun, kata dia, silahkan saja jika akan berteriak ke pusat jika data-data persoalannya memang sudah lengkap.
“Kiprah Pemkab Sumedang dalam menyelesaikan persoalan di Jatigede memang tak berjalan optimal. Seharusnya, Pemkab untuk lebih giat melakukan komunikasi ke pusat,” tuturnya. (Azis Abdullah)
