Pemukiman di Bantaran Sungai Rawan Terkena Bencana

LINIMASA56 views


SINGAPARNA, (KAPOL).- 
Sepanjang bantaran sungai idelanya harus steril dari permukiman dan aktivitas warga. Langlah ini sebagai antisipasi ancaman bencana alam yang bisa datang tiba-tiba. Seperti halnya banjir bandang yang terjadi di Garut dan merenggut puluhan nyawa.
Akan tetapi pada kenyataanya, masih banyak bangunan permukiman penduduk mupun gedung perkantoran yang berdiri di sempadan bantaran sungai. Tak terkecuali di wilayah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
Sungai Cimerah dan Sungai Ciharashas misalnya. Sejumlah bangunan bahkan menempel tanpa ada jarak dengan aliran sungai. Meski terlihat kokoh karena bangunan dibuat berpondasi beton dan menjulang tinggi, namun hal ini tidak menjamin keamanan bangunan tersebut ketika debit air membesar dan naik. 
Kepala Dinas Tataruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, Nana Heryana menjelaskan, pihaknya mengakui jika masih banyak rumah penduduk yang berdiri di bibir sungai. Sayangnya hal ini tidak bisa ditindak begitu saja. Pasalnya mayoritas bangunan tersebut menempati lahan milik pribadi.
“Kalau untuk rumah penduduk kita akui masih ada yang berdiri di sempadan sungai. Namun kita tidak bisa melarangnya karena mereka merasa itu hak mereka dan berdiri di tanah mereka. Padahal sudah kita ingatkan berulang kali, jika disana itu rentan terjadi bencana,” jelas Nana.
Idealnya, lanjut Nana, sepanjang sempadan sungai tidak berdiri bangunan. Aturannya sudah jelas ada dalam undang-undang maupun peraturan turunannya. Untuk ukuran sungai kecil setidaknya sejauh 25 meter dari bibir sungai harus steril. Sementara ukuran sungai besar yakni sejauh 50 meter. Sempadan sungai inipun diperuntukan untuk ruang terbuka hijau dan konservasi lingkungan hidup. 
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diusir juga tidak mungkin. Kendalanya itu tanah masyarakat. Harusnya memang dibeli sepanjang sempadan sungai oleh pemerintah, tapi tidak mungkin juga kita beli dari hulu hingga hilir,” tarangnya. 
Sebelum mendirikan bangunan, pihaknya menekankan harus memiliki rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, khusus untuk zonasi aman jika dikhwatirkan rawan bencana. 
Sejauh ini Dinas Tata Ruang Permukiman belum memiliki data jumlah bangunan penduduk yang berdiri di sempadan sungai. Pendataan dan penataan diperlukan guna menghindari jatuhnya korban akibat bencana, seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut. (Imam Mudofar)