SINGAPARNA, (KAPOL).- Pilkada DKI Jakarta sudah selesai. Namun dampak dari panasnya pesta demokrasi di Ibu Kota ini masih terasa. Ironisnya hawa panas itu terjadi tidak hanya di Jakarta. Tapi juga melebar ke berbagai wilayah di Indonesia.
Peneliti Lipi, Amin Mudzakir mengkhawatirkan dampak negatif dari pilkada DKI Jakarta yang kental dengan isu SARA. Terutama soal toleransi di Indonesia. Bukan hanya toleransi antar umat beragama, tapi juga toleransi antar sesama anak bangsa.
“Dari sekian banyak organisasi masyarakat di Indonesia, saya melihat hanya NU (Nahdlatul Ulama, red) yang komitmennya kuat dan konsisten mengimplementasikan dan menggaungkan masalah toleransi. Yang lainnya tidak terdengar,” kata Amin, Minggu (14/5/2017).
Hampir seluruh organ yang ada ditubuh NU, kata Amin, bergerak menggaungkan sikap toleransi di Indonesia. Mulai dari lembaga-lembaga di bawahnya, sampai dengan banom (badan otonom) NU seperti halnya GP Ansor dan Banser dengan tegas menolak segala gerakan radikal di Indonesia. Khususnya gerakan HTI yang dianggap intoleran karena condong ingin memaksakan mengubah sistem di Indonesia ini dengan Khilafah Islamiyahnya.
“Anehnya ketika NU menggaung-gaungkan toleransi di tanah air, NU kerap menjadi sasaran serangan dan cemoohan masyarakat lainnya. Terutama kelompok-kelompok Islam Radikal,” ujar pria lulusan Ilmu Sejarah UGM yang tengah melakukan penelitian soal NU dan Minoritas di Tasikmalaya itu.
Alhasil, kata Amin, NU seolah sendirian menyikapi masalah toleransi yang saat ini sedang terancam di Indonesia. Padahal, kata Amin, ia menduga yang lainnya pun paham betul dengan kondisi tersebut.
“Andai kata tidak ada NU, mungkin toleransi di Indonesia ini sudah mati,” ujarnya. (Imam Mudofar)
