Connect with us

GARUT

Pengerjaan Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut, Capai 42,870 Persen

|

GARUT, (KAPOL).-  Untuk mencapai target selesai akhir tahun ini, pengerjaan reaktivasi jalur kereta api (KA) Cibatu-Garut terus dikebut.

Dapat dipastikan pengoperasionalan jalur tersebut sudah bisa dilakukan awal tahun depan.

Manajer Humas PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), Hasbi, menyebutkan untuk jalur Cibatu-Wanaraja pengerjaannya kini sudah selesai.

Pengerjaan kini dilanjutkan untuk jalur Wanara-Garut dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Untuk jalur dari Cibatu hingga Wanaraja pengerjaannya sudah selesai bahkan sudah dilakukan uji coba jalur pada 3 Oktober 2019 lalu. Kini kita tengah menggarap pengerjaan dari Wanaraja hingga Stasiun Garut,” ujar Hasbi, Jumat (25/10/2019).

Dikatakannya, hingga Kamis (24/10/2019), total progres pekerjaan reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut sudah mencapai 42,870 persen.

Seluruh pekerjaan mulai dari pembangunan rel, stasiun, dan sejumlah fasilitas lainnya dikerjakan oleh PT KAPM yang merupakan anak usaha dari PT KAI (Persero).

Selain mulai mengerjakan pembangunan rel dari Wanaraja sampai Garut tuturnya, PT KAPM juga saat ini tengah mengerjakan revitalisasi stasiun dan pembangunan masjid yang ada di Stasiun Garut serta Stasiun Cibatu.

PT KAPM juga sudah mensosialisasikan pengerjaan ini kepada masyrakat sekitar.

“Kami juga akan membangun stasiun baru yang lokasinya terletak di sampaing gedung Stasiun Garut yang lama. Tak hanya itu, ada juga sejumlah fasilitas lainnya yang juga akan kita bangun atau diperbaiki,” katanya.

Disampaikannya, untuk saat ini revitalisasi gedung stasiun dan pembangunan masjid sudah memasuki tahap pemagaran.

Selain di Stasiun Garut, pekerjaan serupa juga dilakukan di Stasiun Cibatu yang kini sudah memasuki tahap pembuatan pondasi dan dinding penahan tanah (DPT).

Hasbi berharap, pekerjaan tersebut akan selesai sesuai target yakni awal tahun depan.

Dengan demikian fasilitas tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Garut dan sekitarnya.

“Dalam pengerjaannya, kita pun menggandeng masyarakat sekitar untuk terlibat sebagai pekerja sesuai dengan keahliannya. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ucap Hasbi.

Lebih jauh Hasbi mengungkapkan, dari panjang 19,2 kilometer, saat ini jalur rel yang telah terpasang sudah mencapai 47,961 persen atau sembilan kilometer lebih.

Sedangkan pekerjaan jembatan kecil sudah mencapai 36,241 persen dan jembatan besar 51,703 persen sedangkan untuk pekerjaan bangunan stasiun baru mencapai 36,378 persen. (KAPOL)***

Foto | Warga Cikole Kecamatan wanaraja menyambut antusias kegitan uji coba jalur rel kereta api dari Cabtu sampai Wanaraja. Warga mengaku sudah tak sabar lagi ingin segera jalur kereta api Cibatu-Garut benar-benar selesai sehingga pengoperasionalannya bisa segera dilaksanakan.

Diskusikan di Facebook

GARUT

Pelaku Pengunggah Video Asusila “V”, Diburu Polisi

|

GARUT, (KAPOL).- Polres Garut telah mengirimkan bukti digital kasus video asusila yang viral melibatkan tersangka V dan W serta 3 pelaku lainnya untuk dikirimkan guna pemeriksaan digital Forensik Mabes Polri.

“Kita tunggu hasilnya secara forensik dari ahli Mabes Polri terkait bukti tersebut,” tutur Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K, Selasa 27 Agustus 2019.

Kemudian, untuk 2 pelaku lainnya yang masih buron dan Polres Garut Polda Jabar telah membentuk Tim Penyelidik dan Penyidik untuk menangkap para pelaku yang diduga pengunggah video asusila tersebut.

3 (tiga) pelaku lainnya menurut Kapolres Garut AKBP Budi Satria dalam minggu ini berkas perkara akan dilimpahkan kepada JPU Kab Garut.

Kondisi pelaku secara medis akan mendapatkan perlakuan secara prosedur aturan undang-undang.

“Polres Garut telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan nanti akan ada rujukan ke RS Selamet Kab. Garut. Karena ini hak dari pelaku sesuai aturan Undang-undang dan Penyidik memberikan kesempatan untuk layanan kesehatan tersebut,”
ucapnya.

Saat ini para pelaku V dan W berada di ruang tahanan Polres Garut sementara tersangka A masih menjalani pengobatan di Rumah sakit. (KAPOL)***

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

GARUT

Pemkab Garut Siapkan Rp 4 Miliar untuk Pilkades Serentak

|

TAROGONG, (KAPOL).- Sejumlah desa di wilayah Kabupaten Garut akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun ini.

Pemkab Garutpun telah menyiapkan anggaran untuk membantu menyukseskan helatan hajat rakyat tersebut.

Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebutkan Pilkades serentak akan dilaksanakan di 141 desa yang ada di wilayah Kabupatn Garut tahun ini. Pilkades serentak akan dilaksanakan tanggal 5 November 2019.

Rudy berharap pelaksanaan Pilkades serentak di Garut tahun ini akan berlangsung sukses dan aman.

Selain itu, pemilihan diharapkan pula bisa melahirkan seorang pemimpin yang amanah dan bisa lebih membawa kemajuan bagi desanya.

“Ada 141 kepala desa yang akan dipilih secara serentak pada 5 November 2019 di Garut. Kita harapkan yang terbaik tentunya baik selama pelaksanaan pemilihan maupun hasilnya,” ujar Rudy, Senin (26/8/2019).

Dikatakan Rudy, untuk mensukseskan kegiatan Pilkades serentak itu, Pemkab Garut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk membiayai mulai dari persiapan hingga penetapan hasil dari Pilkades serentak.

Menurut Rudy, anggarannya sudah siap dan sekarang tengah menyelesaikan tahapan pembentukan panitia baik di desa, kecamatan, dan kabupaten.

Ia pun mewanti-wanti kepada seluruh panitia untuk menyelenggarakan Pilkades serentak ini dengan baik dan benar.

“Proses pelaksanaannya saat ini sudah memasuki tahap pembentukan seleksi panitia pemilihan. Untuk selanjutnya akan dilakukan seleksi bagi para calon kepala desa,” katanya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Asep Jaelani menambahkan, seluruh tahapan persiapan Pilkades seperti pembentukan panitia tingkat desa sudah mulai Agustus 2019.

“Pembentukan panitia tingkat desa oleh BPD dimulai dari 28 Agustus hingga 2 September mendatang,” ucap Asep.

Lebih jauh diungkapkan Asep, Jjdwal Pilkades serentak di Garut dimulai 28 Agustus hingga 2 September 2019 dengan awal pembentukan panitia.

Selanjutnya beberapa tahapan mulai penetapan daftar pemilih tetap, kemudian pendaftaran dan penetapan calon, lalu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 5 November 2019 hingga pelantikan kepala desa terpilih pada 14 Januari-25 Februari 2020. (Aep Hendy S)***

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

GARUT

Digiring Satpol PP Bersama Sang Isteri, Aceng Fikri Akan Tempuh Jalur Hukum

|

NAMA Aceng Fikri, mantan Bupati Garut periode 2009-2013 yang kini masih tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memang selalu menarik dijadikan bahan pembicaraan.

Sepak terjang bupati yang terpilih dari jalur perseorangan tersebut memang selalu menjadi perhatian publik dan media.

Seperti yang terjadi baru-baru ini dimana media massa ramai memberitakan Aceng Fikri yang digiring petugas Satpol PP ke Kantor Satpol PP Kota Bandung.

Ironisnya, saat itu Aceng Fikri digiring bersama isterinya, Siti Elina Rahayu yang baru empat bulan dinikahinya.

Menyusul peristiwa tersebut, Aceng Fikri yang ditemui di rumahnya di Kampung Copong, Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota mengaku merasa telah diperlakukan tak semestinya.

Ia pun memutuskan akan menempuh jalur hukum termasuk tak menutup kemungkinan akan mensomasi Walikota Bandung c.q Kepala Satpol PP Kota Bandung.

“Saya bukannya mempermasalahkan pemeriksaan yang dilakukan petugas Satpol PP terhadap saya dan isteri saya saat itu. Namun perlakuan petugas yang sangat tak layak dan sama sekali tak memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan saat mereka mendatangi kamar tempat saya dan isteri saya menginap,” ujar Aceng Fikri, Minggu (25/8/2019) malam.

Dikatakannya, saat petugas Satpol PP mengetuk pintu kamar hotel tempatnya menginap sekitar pukul 22.15 WIB, ia yang tengah tertidur lelap langsung terbangun dan membuka pintu.

Ketika melihat ada sejumlah petugas Satpol PP, Aceng langsung bertanya apa keperluan mereka dan petugas mengatakan hanya akan melakukan pemeriksaan.

Aceng menyebutkan, saat itu dirinya langsung menjelaskan jika ia menginap dengan isteri sahnya akan tetapi sejumlah petugas Satpol PP langsung merangsek masuk ke dalam kamar.

Merekapun kemudian meminta Aceng dan isterinya menunjukan KTP dan isterinya saat itu langsung mengambilnya dari dalam tas dan memberikannya kepada petugas.

Setelah memeriksa KTP tuturnya, petugas mempermasalhkan alamat yang tertera dalam KTP yang berbeda.

Aceng sudah mencoba memberikan penjelasan jika mereka belum lama menikah sehingga belum sempat mengurus penggantian alamat dalam KTP akan tetapi petugas tak mau menerima alasannya tersebut.

“Sayapun mencoba menunjukan cincin nikah kami yang kebetulan ada tertera nama kami akan tetapi petugas Satpol PP tetap tak memberikan kesempatan. Begitupun saat saya mau menunjukan poto-poto pernikahan serta surat nikah kami yang ada di ponsel juga sama sekali tak diberi kesempatan,” katanya.

Petugas malah bersikukuh meminta Aceng dan isterinya ikut mereka ke Kantor Satpol PP hingga akhirnya Aceng dan isterinya digiring menuju mobil Satpol PP.

Bersama sejumlah orang yang terkena razia, akhirnya Aceng dan isterinya dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Bandung.

Menurut Aceng, bukan hanya tak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menunjukan bukti-bukti kalau wanita yang saat itu berada di dalam kamar hotel bersamanya adalah isteri sahnya, petugas juga melakukan penggeledahan di kamar.

Tak hanya itu, isterinya sempat dibawa ke toilet dan digeledah sampai dibuka bajunya oleh petugas sedangkan saat ditanya surat tugas, mereka tak mau menunjukannya.

Sesampainya di Kantor Satpol PP Kota Bandung tambahnya, ia baru bisa memperlihatkan bukti-bukti berupa poto saat pernikahannya serta surat nikah.

Setelah itu ia dan isterinya baru diperbolehkan meninggalkan Kantor Satpol PP.

Meski demikian Aceng tetap mengaku tak menerima dengan perlakuan petugas Satpol PP terhadap dirinya dan juga isterinya yang dinilainya telah melecehkan dan mencemarkan nama baiknya.

Apalagi setelah mengetahui telah melakukan kesalahan, pihak Satpol PP pun sama sekali tak melakukan permintaan maaf padanya.

Disampaikannya, kejadian ini telah menimbulkan efek yang sangat besar bagi dirinya dan isterinya.

Bahkan saat ini sang isteri masih mengalami trauma karena merasa telah dilecehkan da dicemari oleh sikap petugas Satpol PP yang dianggap sangat merendahkan harga diri dan martabatnya.

“Isteri saya hingga saat ini masih trauma. Bahkan ia beberapa kali minta diantar ke Komnas Perlindungan Perempuan untuk melaporkan hal ini,” ucap Aceng.

Tak hanya itu, Aceng juga menyebutkan jika saat ini keluarganya terutama sang ibu juga masih merasa trauma.

Bahkan yang lebih memprihatinkannya lagi, anaknya pun saat ini entah berada di mana setelah memilih hengkang dari rumah pascamaraknya pemberitaan tentang dirinya yang digiring Satpol PP.

Merasa telah dipermalukan dan dilecehkan, Aceng pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Sekjen DPD pun hari ini (kemarin) meurutnya akan melayangkan surat untuk permohonan pemulihan nama baik dan kembalikan harkat martabat Aceng karena terbukti tidak melakukan perbuatan yang telah melanggar aturan.

“Saya malam ini (kemarin) juga akan langsung berangkat ke Bandung dan akan koordinasi dengan kuasa hukum saya untuk menentukan langkah-langkah baik hukum atau langkah-langkah lain yang bisa memperbaiki nama baik saya dan keluarga saya. Mungkin bisa jadi saya datang ke Komnas HAM, Dewan Pers, atau lembaga-lembaga yang sekiranya pas menangani persoalan ini,” kata Aceng.(Aep Hendy S)***

Foto | Aceng HM Fikri memtuskan untuk menempuh jalur hukum menysul peristiwa penggiringan dirinya dengan sang isteri oleh petuigas Satpol PP Kota Bandung.

Diskusikan di Facebook
Lanjutkan membaca

TREN