JAKARTA, (KAPOL).-
Komisaris PT Mayasari Grup, Ade Ruhyana unjuk bicara terkait munculnya kisruh perjanjian pencalonan antara Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dan Wakil Wali Kota, Dede Sudrajat.
Ade menilai perjanjian itu seharusnya tidak ada karena dalam politik maupun mengurus pemerintahan tidak perlu ada perjanjian-perjanjian.
“Kalau menurut saya keduanya juga gak benar. Ngapain ada perjanjian-perjanjian seperti itu. Apalagi kalau melihat poin lainnya, bahaya itu. Udah aja ngurus pemerintahan mah tinggal taat pada Undang-Undang. Gak perlu ada perjanjian segala,” kata Ade, Selasa (10/5/2016).
Menurut Ade, baru mengetahui adanya perjanjian antara Budi dan Dede saat dikasih tahu H. Saleh Budiman (Ayah Dede).
Dan sangat disayangkan karena banyak poin selain “sakali ewang” yang berbahaya bagi keduanya.
Meski demikian, Ade tetap berprinsip agar Budi menjunjung tinggi etika karena mau tidak mau, suka tidak suka yang namanya janji wajib ditepati.
“Terus katanya dalih politik atau ini itu. Itu mah urusan dia. Yang namanya janji harus ditepati. Saya juga ikut tanggungjawab meski tidak tahu waktu 2012 ada perjanjian semodel itu,” ujarnya.
Ade menuturkan, Keluarga Mayasari pernah menyatakan mencabut dukungan ke Budi. Pencabutan tidak sekonyong-konyong karena sebelumnya sudah diberi tahu, termasuk saling menasihati laksana Kakak ke Adik karena Budi pernah sama-sama selama 18 tahun.
Selain itu, Ade juga sering memberi tahu Budi kalau ada kebijakan yang dianggap tidak cocok tetapi Budi tetap “noyod”.
Bahkan, masukan kiri kanan dari internal Pemkot maupun dari luar Pemkot, tetapi Budi tetap tidak berubah. (Jani Noor)
