CIAMIS, (KAPOL).- Program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terus memantik masalah teknis di sekolah-sekolah. Hampir semua sekolah kini meminta sumbangan kepada murid-muridnya untuk membantu pengadaan sarana dan prasarana UNBK.
Tuntutan kebutuhan perangkat komputer tersebut membuat pihak sekolah kelimpungan, apalagi protes dari orangtua siswa yang keberatan dengan pungutan tambahan itu bermunculan.
Situasi tersebut terjadi di 113 SMP yang tersebar di Kabupaten Ciamis, yang hendak menggelar ujian nasional pada awal bulan Mei mendatang. “Ya diakui persiapan menjelang UNBK itu menimbulkan beberapa persoalan. Namun tidak signifikan, secara umum seluruh SMP di Kabupaten Ciamis sudah bisa mengatasi persoalan itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Wawan Arifin, Sabtu (4/3/2017).
Dia mengatakan diperlukan dukungan atau kepedulian orang tua siswa untuk mengatasi persoalan ini. “Tentu saja kami juga berharap Pemerintah Daerah bisa memberikan bantuan. Mudah-mudahan bisa direalisasi di APBD tahun depan,” kata Wawan.
Jika mesti menanggung semua kebutuhan komputer, kemampuan keuangan Pemkab Ciamis tentu tak akan sanggup memenuhinya. Tapi setidaknya Pemkab bisa memberi bantuan sebagian, misalnya untuk komputer server dan lainnya. “Perlu kepedulian dan langkah terobosan dari Pemkab,” kata Wawan.
Dia menambahkan simulasi UNBK tingkat SMP akan digelar pada tanggal 21 Maret 2017. Simulasi bertujuan untuk mengukur kesiapan pihak sekolah dan peserta ujian.
Wawan mengakui lembaga pendidikan saat ini dalam kondisi terseret perkembangan penerapan teknologi. Ketika siswa-siswa sudah begitu akrab dan piawai menggunakan gadget dan komputer, sementara lembaga pendidikan masih melaksanakan ujian dengan cara manual.
“Ini menjadi sesuatu yang kontras, sehingga mau tidak mau sekarang saatnya lembaga pendidikan mengejar ketertinggalan penerapan teknologi tersebut,” paparnya.
Ditempat terpisah Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP Kabupaten Ciamis, H. Aning Effendi mengakui jika persiapan UNBK cukup menguras energi. Apalagi regulasinya terus berubah. Misalnya mengenai rasio minimal jumlah komputer dan siswa yang semula 1 banding 6, kini menjadi 1 banding 3. Kemudian soal bisa tidaknya penggunaan laptop.
“Cukup menguras tenaga dan pikiran. Padahal yang harus kita siapkan untuk menghadapi UN itu bukan hanya urusan komputer saja. Ada yang lebih penting yaitu kesiapan siswa sendiri untuk menghadapi ujian,” katanya.
Walau demikian, Aning menuturkan MKKS selama ini menjadi wadah para Kepala Sekolah untuk saling bertukar saran dan pikiran menghadapi persoalan tersebut. “Alhamdulillah MKKS bisa menjadi tempat kita berbagi, sehingga bisa kami pastikan bahwa seluruh SMP di Kabupaten Ciamis siap melaksanakan UNBK,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Ciamis, Hendra Marcusi mengatakan terkait persiapan UNBK, pihak sekolah tak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan kepada orangtua siswa. Sehingga munculnya pungutan kepada orangtua siswa menurutnya sesuatu yang wajar.
“Para orangtua harus peduli terhadap kebutuhan pendidikan anaknya. Jika para orangtua mampu membelikan smartphone atau sepeda motor, maka tak perlu protes ketika anak butuh komputer untuk melaksanakan ujian,” kata Hendra. (Faizal Amiruddin).***
