INI Rincian Persyaratan calon yang harus dilengkapi
1. Jihad
– Calon Bupati, Jeje Wiradinata: Ijasah SLTA belum dilegalisir dan belum ada SPPT 5 tahunan terakhir dan keterangan tidak punya tunggakan pajak dari Kantor Pajak Pratama (KPP).
– Calon Wakil Bupati, Adang Hadari : Belum ada SPPT 5 tahunan terakhir dan keterangan tidak punya tunggakan pajak dari Kantor Pajak Pratama (KPP).
2. Ahlak
– Calon Bupati, Azizah Talita Dewi : Model BB.2.WK (daftar riwayat hidup) belum sesuai dengan format PKPU No 12/2015, ijazah SLTA dilegalisir tanpa tanggal, legalisir ijasah S1 kadaluarsa, tidak ada surat keterangan dari PN yang asli terkait tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak punya utang, tidak ada SKCK asli dan tidak ada surat keterangan dari pengadilan niaga.
– Calon Wakil Bupati, Sulaksana : Model BB.2.WK belum sesuai dengan format PKPU No 12/2015, Ijasah SLTA, S1 dan S2 belum dilegalisir, yang asli terkait tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak punya utang, tidak ada SKCK asli, SPPT yang dilampirkan baru tahun 2013 dan 2014 dan belum ada keterangan tidak punya tunggakan pajak dari Kantor Pajak Pratama.
3. Hidmat
– Calon Bupati, Ino Darsono: Model BB.2.WK belum sesuai dengan format PKPU No 12/2015, Ijazah SLTA legalisir kadaluarsa, belum ada SPPT 5 tahunan terakhir dan keterangan tidak punya tunggakan pajak serta belum ada daftar nama tim kampanye dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
– Calon Wakil Bupati, Erwin M Thamrin : Model BB.2.WK belum sesuai dengan format PKPU No 12/2015, ijazah SLTA tidak ada foto copy legalisir.
belum ada SPPT 5 tahunan terakhir dan keterangan tidak punya tunggakan pajak, tidak ada surat keterangan dari PN yang asli terkait tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak punya utang, tidak ada SKCK asli, tidak ada surat tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK, tidak ada surat keterangan dari Pengadilan Niaga SPPT 5 tahunan terakhir dan keterangan tidak punya tunggakan pajak dari Kantor Pajak Pratama, serta belum ada daftar nama tim kampanye dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. (Jani Noor)***
Komentar