JATINANGOR, (KAPOL).-Wilayah pesisir dan para nelayan di Jawa Barat, potensinya belum diberdayakan secara optimal.
Imbasnya, kiprah para nelayan berskala kecil, potensinya tampak kurang menggeliat dan kiprah mereka perlu dikembangkan.
Disampaikan, Ketua Perhimpunan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI), Jawa Barat, Dr. Gunawan Undang pada acara silaturahmi dan buka puasa bersama, yang juga dihadiri pengurus PNTI Jabar, di Jatinangor, Minggu (18/6/2017).
“Ada tiga titik pusat pertumbuhan maritim di wilayah selatan, diantaranya Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Rancabuaya,” katanya kepada Kabar Priangan Online (KAPOL).
Salah satu upaya PNTI dalam mendongkrak ekonomi nelayan kecil, dengan memperjuangkan, soal agar tak ada larangan bagi nelayan mengambil ikan jenis lobster.
“Lobster atau udang itu adanya hanya dikarang, dan pertanyaannya apakah lobster yang ada di wilayah maritim Jabar, sudah menjadi unggulan di dunia?,” jelasnya.
Ketika musim paceklik, maka nelayan melautnya cukup jauh dan buruan nelayan yang paling dekat hanya udang atau lobster.
Jika mereka menangkap lobster dilarang, kata dia, bagaimana aspek perut para nelayan yang memang sudah tak bisa dihalang-halangi lagi.
“Kita upayakan juga bagaimana caranya agar nelayan bisa memperoleh bibit lobster dengan harga murah, ” tuturnya.
PNTI akan terus memperjuangkan potensi nelayan yang menggunaka perahu kecil, karena pantas jika potensinya didorong.
Perhimpunan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI), kata dia, tak hanya berperan dalam aspek ekonomi nelayan saja.
Namun, ujar dia menambahkan, PNTI pun ikut mendongkrak potensi nelayan dalam pemberdayaan bela negara.
“Berkaca dari itu, Pemprov Jabar akan terus mendongkrak potensi wilayah maritim, seperti di Cirebon Raya dan maritim wilayah selatan tersebut,” ujarnya.
PNTI akan terus mengawal nelayan kecil, kata dia, agar kesejahteraannya menggeliat.
Soal pemberdayaan bela negara, Dandim 0610 Sumedang,
Letkol Arm I Made Mertha Yasa S.Sos mengatakan, seluruh masyarakat termasuk nelayan, memiliki peran penting dalam upaya menekan berbagai ancaman terhadap keutuhan NKRI.
“Fungsi ancaman NKRI itu, harus diketahui oleh masyarakat termasuk Para nelayan. Karena, mereka ikut dalam sistem pertahanan keamanan,” tuturnya.
Maka, kata dia, jika ada informasi dari para nelayan seperti soal imigran gelap, bisa dengan dilaporkan. (Azis Abdullah)***
