SUMEDANG, (KAPOL). –Anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Sumedang, mempertanyakan kejelasan soal realisasi anggaran operasional untuk kegiatan Paskibraka.
Mereka kelimpungan soal biaya untuk kegiatan pelatihan dan berbagai kebutuhan yang lainnya.
Disampaikan, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Sumedang, Setia Nurkomara kepada KAPOL, di Kota Sumedang, Minggu (2/7/2017).
Ia mengaku “teu tenang”, karena akibat ketidak jelasan waktu realisasi anggaran dari Pemkab Sumedang itu.
Karena kata dia, bisa mengancam suksesnya peringatan upacara bendera pada hari Kemerdekaan RI nanti.
“Sampai sekarang, kami tak menerima informasi soal kejelasan persoalan itu,” katanya.
Sementara itu, kata dia, penerimaan anggota Paskibraka angkatan 2017, sudah berlangsung.
Dikatakan, mulai dari penerimaan anggota, pelatihan, karantina hingga nanti pelaksanaan upacara bendera tanggal 17 agustus itu, membutuhkan biaya yang cukup besar.
Menurutnya, jika mengacu pada anggaran nasional, maka dibutuhkan dana Rp 343 juta.
“Biaya itu tergolong minim, dibandingkan yang terjadi di beberapa kabupaten/kota lain, bisa mencapai Rp 700 Juta,” katanya.
Solusinya kata dia, untuk keberlangsungan kegiatan Paskibraka selama ini pun menggunakan dana yang berasal dari iuran anggota.
“Kami akan komunikasi ke Dispora, untuk meraih kepastian soal anggaran itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Komisi C, DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Romansyah mengaku akan segera untuk memembicarakan masalah tersebut bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), agar ada solusi.
“Kiprah Paskibraka, bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh pemda,” katanya.
Anggaran itu, kata dia, sebenarnya sudah ada, namun Ia menialai tidak akan mencukupi untuk mendanai kegiatan itu.
“Semoga, para anggota Paskibraka Kabupaten hingga tingkat kecamatan, agar tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ucap Dadang.
Ia berjanji tak akan diam dan akan terus memperjuangkan hak para anggota Paskibraka. (Azis Abdullah) ***
