SUMEDANG, (KAPOL).- Sebanyak 1.936 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kecamatan Sukasari, menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.
Camat Sukasari, Dase Suheryana melalui Kasi Sosial Pemerintah Kecamatan Sukasari, Oneh Komariah mengatakan, jumlah anggaran untuk KPM seluruhnya Rp 2.212.360.000.
“Ini realisasi PKH tahap pertama tahun 2019 dari sebanyak empat tahapan,” ujarnya.
Terpantau, warga di Desa Sukarapih selaku KPM berduyun-duyun mendatangi kantor desa.
Kepala Desa Sukarapih, Setiawan Saputra mengatakan,
realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Sukarapih tak ada kendala.
Hanya saja, masih ada sedikit masalah, imbas dari masih ditemukannya pemanfaat yang masuk kategori mampu dan tercatat KPM.
Tercatat, ada 169 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait PKH di Desa Sukarapih.
Data KPM tersebut, merupakan hasil revisi yang dilakukan pendamping program itu.
Persoalan yang lain, masih ada pemanfaat yang sudah pindah rumah atau domisili tapi masih tercatat aebagai KPM.
Bahkan, ada juga KPM warga dari desa yang lain dan tercatat di Desa Sukarapih.
Diharapkan, pendamping PKH bisa lebih optimal dalam pendataan pemanfaat.
“Kami faham, jika kuota pemanfaat memang terbatas. Tapi, tolong kembali ada pendataan ulang yang secara khusus agar benar-benar prioritas,” ucapnya.
Berkaca dari itu, Ia setuju jika realisasi program tersebut dikawal atau diawasi oleh pihak aparat penegak hukum.
“Setuju dan memang harus dikawal, karena diduga masih ada berbau kepentingan terkait peruntukan pemanfaatnya,” ucap Setiawan.
Jika bisa, ada verfikaai ulang terkait pemanfaatnya, agar tak ada konplik atau masalah.
“Warga itu sebagian tak faham, jika bertanya dan komplain tetap saja ke aparatur pemerintahan desa,” ujarnya.
Kasubsektor Sukasari, Ipda Ato Suharto mengaku fokus melakukan pemantauan realisasi PKH di sebanyak 7 desa se-Kecamatan Sukasari.
“Untuk hari ini, realisasi di Desa Sukarapih, Mekarsari dan Sukasari. Terpantau, realisasinya pun berjalan aman dan lancar yang juga dibantu Satpol PP,” ucapnya.
Realisasinya melalui BRI Link yang data pemanfaat pun sudah tercatat di pendamping program dan pendistribusiannya gratis.
“Pada intinya, sesuai amanat pimpinan, bahwa kami hanya memonitor. Tujuannya, upaya menekan persoalan semisal adanya dugaan pemangkasan jumlah anggaran untuk pemanfaat atau berbau pelanggaran hukum. (Azis Abdullah)***
